Kinerja keuangan daerah Propinsi Sumatera Barat 1995/1996-2001

RIDONALD, Drs. Harnanto, M.Soc.Sc

2003 | Tesis | Magister Ekonomika Pembangunan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja keuangan daerah Propinsi Sumatera Barat dilihat dari proporsi komponen belanja rutin terhadap total belanja rutin, proporsi sektor belanja pembangunan terhadap total belanja pembangunan, efektivitas pengelolaan keuangan daerah, dan tingkat kemandirian serta ketergantungan keuangan terhadap pemerintah pusat dari tahun 1995/1996 sampai 200 1. Atat analisis yang digunakan adalah perhitungan proporsi betanja rutin dan pembangunan, efektivitas, Deraiat Otonomi Fiskal (DOF) dan Rasio Sumbangan dan Bantuan (RSB). Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara rata-rata dari tahun 1995/1996 - 200 1, jumlah proporsi pengeluaran miscellaneous adalah sebesar 14,92 O/O dan menempati urutan keeinpat setelah belanja pegawai sebesar 43,99 %, belanja barang 18,34 O h , dan bantuan keuangan sebesar 14,98 %. Walaupun pengeluaran ini terpaut reiatif kecil, namun secara nominal cukup meningkat dan mengindikasikan kesadaran atas uang publik (cost awareness) masih kurang baik dan belum mencerminkan prinsip value,for money. Proporsi belanja pembangunan selama periode 1995/1996 - 2001, sektor aparatur pemerintah dan pengawasan yang bukan sektor yang , berorientasi publik (public oriented) terus mendominasi betanja pembangunan, yaitu urutan kedua setelah sektor transportasi. Seharusnya pemerintah daerah Propinsi Sumatera Barat lebih menitikberatkan pembangunannya pada sektor yang lebih berorientasi pubtik dan unggutan. Tingkat efektivitas pengelolaan keuangan selama 1995/1996 - 200 1 rata-rata sangat efektif melampaui 100 YO yaitu sebesar 108 YO. Hal ini berarti penerimaan daerah selama periode penelitian telah melampaui target yang telah ditetapkan. Dibandingkan dengan Propinsi NAD yaitu sebesar 96,28 %, maka tingkat efektivitas pengelotaan keuangan Propinsi Sumatera Barat sedikit lebih baik. Dilihat tingkat kemampuan keuangan daerah (DOF) selama tujuh tahun anggarm, secara rata-rata sebesar 31,85 % dan tergolong cukup kemandiriannya untuk melaksanakan otonomi daerah. Hal ini lebih baik kesiapan Propinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan otonomi daerah dibandingkan Propinsi NAD yang secara rata-rata sebesar 16,14 % dengan kategori kurang, dan Prop. Jambi rata-rata sebesar 23,11 % dengan kategori sedang. Tingkat ketergantungan keuangan Propinsi Sumatera Barat terhadap pemerintah pusat rata-rata sebesar 49,72 YO per tahun, dimana tingkat ketergantungan keuangan terhadap pemerintah pusat mutai berkurang peranannya, dan 50,28 YO APBD Propinsi Sumatera barat bersumber bukan dari sumbangan dan bantuan pemerintah pusat. Dibandingkan dengan Propinsi NAD ratarata sebesar 67,93 % per tahun dan Prop. Jambi rata-rata sebesar 57,43 % per tahun, tingkat ketergantungan keuangan Propinsi Sumatera Barat lebih baik -

This study aimed to identify local financial performance of West Sumatera province in term of proportion component of routine expenditure to total routine expenditure, proportion development expenditure sector to total development expenditure, effectiveness of local financial management, self-sufficiency level, and financial dependency to central government from 1995:’1996 to 200 1. Analytical tool used are proportional analysis of routine and development expenditure, effectiveness, fiscal ‘autonomy level, and donation and grant ratio. The study result indicated that, in average from 1995/1996 to 2001, miscellaneous expenditure contributed 14.92% and in fourth rank after official expenditure of 43.99%, goods expenditure of 18.34% and iinancial assistance of 14.98%. Although this expenditure less differed, nominally it increase and indicated the less cost awareness and still not reflected value for money principle. As to proportion of development expenditure in period of 199511 996 to 200 1, governmental apparatus and controlling sector that is not public oriented sector still dominated development expenditure, which is in second rank after transportation sector. The government of West Sumatera province should inore focus development on public oriented sector. Effectiveness level of financial management in period of 1995/1996 to 2001 is very effective that is 108%. It meant local administration in the study period have exceeded established target. When compared with NAD province’s level of 96.28%, it was bit better. In view of local financial ability level for seven budget years, it indicated average score of 3 1.86% and classified as enough self-sufficient to implement local autonomy. As comparison, the score for NAD province was 16.14% and Jambi province was 23,11 YO. Dependency level to central government was, in average, 49.72% and the level tend to decrease; 50.28% of the local budget came not-from central government subsidies. When compared with one of NAD province of 67.93% and Jambi province of 57,43 % annually, the financial dependency level of West Sumatera Province is better

Kata Kunci : Keuangan Daerah, Kinerja.