Kesiapan Pemda Kabupaten Bengkayang dalam penyusunan APBD berdasarkan Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002
ROMY, Antonius Freddy, Drs. Wahyu Widayat, MEc
2003 | Tesis | Magister Ekonomika PembangunanPenelitian ini dimaksiidkan untuk mengetahui kesiapan Pernda Kabupaten Bengkayang dalam penyusunan APBD berdasarkan Kepmendagri nornor 29 tahun 2002 melalui Analisis SWOT (Stenght, Weakness, Opporfunity?T hreat) menentukan target dan prioritas dalam arah dan kebijakan urnurn APBD. Melalui analisis ini, dapat dilihat antara lain : bagaimana proses penyusunan APBO pada masa sekarang in! (tahun 2002) yang masih menganut sistem anggaran tradisionai dan dibandingkan dengan proses penyusunan APBD di masa mendatang yang mengacu pada sistem anggaran kinerja berdasarkan Kepmendagri nomor 29 tatun 2002. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa data Perhitungan APBD Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2002, Renstra Kabupaten Bengkayang tahun 2003-2005, data Sensus Penduduk Kabupaten Bengkayang Tahun 2000, dan data BPS Kabtrpaten Bengkayang Tahun 2002. Dari hasil peneiitian ini nenunjukkan bahwa dalam proses penyusunan APBD Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2002 masih menggunakan sistem anggaran tradisional, namm untuk tahlin angyaran berikutnya akan mulai mengacu pada Kepmendagri nornor 29 tahun 2002. Selain itu reformasi keiembagaan di!ingkungan eksekutif, legislatif dan yudikatif (channel of , accountability) berupa orientasi kepada publik dan telah terjafin hubungan kernitraan yang serasi antar lembaga tersebut, sehingga terjadi perubahari mainset dan behavior anggaran dalarn proses penyusunan anggaran yang mengarah kepada pemerataan bagi masyarakat di Kabupaten Bengkayang. Namun dari sisi penerimaan daerah, jumlah PAD yang masih rendah (3,14%) bclum mampu menjadi penopang keuangan daerah yang masih ditunjang deh dana perimbangan berupa DAU ( 8 5 3 %). Melalui penerapan sistem anggaran kinerja sesuai Kepmendagri nornor 29 tahun 2002 di tahun mendatang diharapkan penerimaan PAD dapat lebih optimal dan pelaksanaan anggaran daerah lebih transparan. akuntabel serta' berdasar pada valiie for money.
This research intentional for realize at regional government Bengkayang Regency to implement APED i ase or! Kepmeridagri number 29 year 2002 through Ardiisis SWOT (Stenght. Weakness, Opportunity, Threat,) where choose be the realm strategic and priority in the mainset and common pclicy of APBC Through !his analysis: attain seem bE$wen different : f-iciw !(.: .APBO built p;oced in this time (year 2002) that stril used for the trad!ticrnai budgeting system and to comparing with the APBD built process in the next year who using the performance budgeting system by Kepmendagri number 29 year 2002. Data secondary shape data Consideration APBD Bengkayang Regency on Budgeting Year 2002, Renstra of Bengkayang Regency on year 2003-2005, data Census Inhabitant Bengkayang Regency on Year 2000, and data BPS of Bengkayang Regency on Year 2002. Aerial outcome this research evince that deep disposition process of APEX? of Bengkayang Regency on Budgeting Year 2002 again wield traditional budgeting system, nevertheiers f9r budgeting year subsequentiy concerning afloat mculd at Kepmendagfi number 29 or! year 2002. Unless that authority reform in the scope from executive, legislative and judicative (channel of accountability) shape public orientation and already to makes the partnership relation that elegant deliver embryo then, as occur alteration budgeting mainset arid behavior deep proses of budgeting disposition that swc' y equtization toward public whither Bengkayang Regency. Nevertheless aerial elevation regional income, amount PAD ttiat again low (3: 14%) not afford become to stay regional finance that again assist by balance fund through DAU (85, 51 .Ya). Through application of performance budgeting system due Kepmedagri number 29 on year 2002 whither year nexZ if receipt PAD attain dull optimal and exercise regional budgeting dull transparancy, acountable and at va!ue for money. that service deep this research be data
Kata Kunci : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,Penyusunan,Kesiapan Pemerintah Daerah