KEKOSONGAN HUKUM DALAM HAL PENJATUHAN BIAYA PERKARA DALAM PERKARA VERSTEK BERDASARKAN KETENTUAN PASAL 181 AYAT (3) HET HERZIENE INDONESISCH REGLEMENT (HIR) (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI WATES NOMOR 22/PDT. G/2012/PN.WT.)

IGN. ARI KUSUMA K., Prof. Dr. Tata Wijayanta, S.H., M.Hum.

2015 | Skripsi | S1 ILMU HUKUM

Penelitian ini yang berjudul Kekosongan Hukum dalam Hal Penjatuhan Biaya Perkara dalam Perkara Verstek Berdasarkan Ketentuan Pasal 181 Ayat (3) Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR) (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor 22/Pdt. G/2012/PN.WT.) adalah guna mengetahui kekosongan hukum yang terjadi dalam hukum Acara Perdata khususnya dalam pemeriksaan Verstek, kekosongan hukum ini terjadi didalam perihal penjatuhan biaya perkara, pada dasarnya telah diatur dalam Pasal 181 ayat (3) HIR namun ketentuan dalam Pasal tersebut telah tidak dapat di terapkan lagi seiring dengan perkembangan zaman. Penelitian yang bersifat yuridis empiris melibatkan penelitian kepustakaan untuk mendapatkan data terkait dari bahan-bahan hukum yang terbagi menjadi tiga kategori yakni; bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian lapangan juga dilakukan dengan menggunakan metode wawancara guna memperoleh informasi empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa memang benar ketentuan dalam Pasal 181 ayat (3) HIR tidak dapat lagi digunakan dan pihak-pihak yang terkait, seperti DPR dan MA tidak mengeluarkan Undang-undang baru maupun Surat Edaran Mahkamah Agung sehingga terjadi kekosongan hukum dalam bidang penjatuhan biaya perkara dalam perkara yang diperiksa secara verstek. Serta terdapat penemuan hukum oleh para hakim yang menggariskan hal yang sebaliknya dari apa yang diatur oleh Pasal 181 ayat (3) HIR tersebut.

This study, entitled Legal Vacuum In The Cost Of The Case In The Case Imposition Verstek Provision Article 181 Paragraph (3) Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR) (Case Study Court Ruling Wates Number 22/Pdt. G/2012/PN.WT.) is to determine the legal vacuum that occurs in the law of civil procedure, especially in the Verstek examination, this happens in a legal vacuum in the subject of the imposition of court fees, basically has been stipulated in Article 181 paragraph (3) HIR yet have provisions of that article can not apply again along with the times. Juridical empirical research involves the research literature to obtain related data of legal materials which are divided into three categories namely; primary legal materials, secondary law and tertiary legal materials. The field research was also conducted using interviews to obtain empirical information. he results showed that indeed the provisions of Article 181 paragraph (3) HIR can no longer be used and related parties, such as Parliament and the Supreme Court did not issue a new law nor the Appellate Court so that a legal vacuum in the field of the imposition of court fees in cases examined by verstek. And there is a discovery of the law by judges that outlines the exact opposite of what is stipulated by Article 181 paragraph (3) of the HIR.

Kata Kunci : Biaya Perkara,Verstek.