Keabsahan Perluasan Hak Berdaulat Negara Pantai di Landas Kontinen Terhadap Underwater Cultural Heritage

ARFIAN SETIAJI, Prof. Dr. Marsudi triatmodjo, S.H., LL.M.

2015 | Skripsi | S1 ILMU HUKUM

Kemajuan teknologi informasi dan transportasi di dunia kini telah memudahkan manusia untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi segala macam sumber daya baik yang berasal dari alam maupun buatan, beberapa sumber daya yang terletak di lokasi-lokasi yang dahulunya sulit untuk dijangkau oleh manusia menjadi mudah dijangkau dengan bantuan teknologi, salah satunya ialah mengeksplorasi underwater cultural heritage yang terletak di dasar lautan, dengan ditemukannya alat Self-Contained Underwater Breathing Apparatus mengeksplorasi dan mengeksploitasi underwater cultural heritage di dasar laut menjadi suatu hal yang mungkin. Dengan perkembangan yang demikian, hukum internasional juga perlu mengatur dan melindungi segala kepentingan mengenai underwater cultural heritage khususnya hukum laut internasional, karena sebagian besar underwater cultural heritage terletak didasar laut, akan tetapi pada faktanya rezim hukum laut internasional yang saat ini berlaku bagi hampir seluruh negara di dunia atau UNCLOS 1982, hanya memiliki 2 pasal yang mengatur tentang underwater cultural heritage walaupun dengan menggunakan terminologi yang berbeda. Dengan minimnya pengaturan hukum internasional tentang underwater cultural heritage tindakan negara-negara yang memperluas hak berdaulatnya atas underwater cultural heritage di landas kontinen menjadi menarik untuk dikaji.

Advances in information and transportation technology in the world have enables people to explore and exploit all kinds of resources both natural and artificial, some resources that are situated in the location that consider unreached in the past now becomes easy to reach with the help of technology, one of which is to explore the underwater cultural heritage located on the ocean floor, with the invention og Self-Contained Underwater Breathing Apparatus explore and exploit the underwater cultural heritage on the seabed becomes possible. With such developments, international law needs to protect and organize all interests of the underwater cultural heritage, especially the international law of the sea, because most of the underwater cultural heritage located on the bottom of the sea, however only two articles in the most recognize international law of the sea or UNCLOS 1982 that govern about such things using different terminology. With the lack of international legal regulation of underwater cultural heritage, action of several states that expand its sovereign rights over the underwater cultural heritage on the continental shelf be interesting to study.

Kata Kunci : Sea,Law,International,UNCLOS 1982,UNCLOS 1958,Underwater Cultural Heritage,International Law,ITLOS,ICJ,SCUBA,Continental Shelf, Landas Kontinen, Hukum laut internasional,warisan budaya bawah laut,UNESCO,benda budaya,cultural site