Implementasi Konsep Transitional Justice Melalui Komisi Kebenaran Dalam Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Di Indonesia Sebagai Bentuk Pertanggungjawaban Negara

ARDI HENDHARTO, Dr. Harry Purwanto, S.H., M.Hum

2015 | Skripsi | S1 ILMU HUKUM

INTISARI Penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu di Indonesia kembali didengungkan oleh pemegang tampuk kekuasaan rezim yang baru. Upaya penyelesaian tersebut lebih difokuskan kepada bagaimana bisa menjembatani para korban dengan para pelaku untuk menciptakan sebuah islah bagi penguatan persatuan di masa depan. Ide yang kembali didengungkan adalah dengan pembentukan sebuah Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, sebuah ide yang sudah tidak asing bagi negeri ini. Pasalnya pada tahun 2004 sejatinya Indonesia sudah memiliki landasan hukum tersendiri mengenai komisi tersebut yaitu dengan adanya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 Tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Sayangnya umur Undang-Undang tersebut hanya 2 tahun setelah dicabut melalui putusan MK pada tahun 2006. Semenjak saat itulah, setiap pergantian suatu rezim pemerintahan yang baru dalam setiap kampanye ataupun dalam setiap proses pemerintahan selalu disinggung kembali ide pembentukan komisi kebenaran sebagai langkah untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu terutama dari sisi korban, namun tidak ada yang berhasil terinisiasi. Sampai pada akhirnya pada tahun 2015 sebuah kemajuan tercipta yaitu instrumen hukum pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi masuk ke dalam tahap prioritas yang harus dibahas oleh DPR. Dalam dunia hukum internasional pun penyelesaian sebuah pelanggaran HAM berat masa lalu dapat dijalankan melalui proses yudisial dan non-yudisial. Salah satu metode yang paling banyak digunakan adalah pembentukan sebuah Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, sebuah mekanisme non yudisial yang disinyalir dapat menciptakan islah tersebut di masa transisi suatu rezim setelah adanya pelanggaran HAM berat masa lalu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat prospek pembentukan komisi kebenaran di Indonesia setelah sekian lama tidak terwujud dengan melihatnya dari segi hukum internasional tentang HAM serta melihatnya dari segi pertanggung jawaban negara terhadap korban, selain itu juga melihat esensi dari pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi dalam proses keadilan transisional yang tidak bisa terpisahkan terhadap negara yang ingin menerapkannya.

ABSTRACT The solution to settle past serious human rights violation problems in Indonesia is once again being echoed by the new regime of government. To make that solution, the government has decided and focus on how to make some effort to bring reconciliation between the victims and the perpetrators as for achieving strong future understanding and unity for the nation. To achieve that target the idea of making a new mechanism through forming a Truth and Reconciliation Commission has emerged again, an idea which is not peculiar to this country. In fact in 2004, Indonesia had its own law for this kind of commission by the Law Number 27 Year 2004 About Truth and Reconciliation Commission. Unfortunately, length of life of that law is just 2 years after being rescinded by the constitutional court through their judgement in 2006. Since that, every time change of regimes, either in their campaign or in their govern process, they always make some promise to make the truth commission being established again to settle every single case of past atrocities using the victims perspective, but the effort to bring back the commission always fail. Finally in 2015, progress has been made by the new government because the law instrument for establishment of Truth and Reconciliation commission has entered to the stage of priority and being seriously discussed by the house represantative. From the international law point of view, the effort to settle serious human rights violation in the past can be achived by the implementation of both judicial mechanism and/ors non judicial mechanism. The favourite mechanism and mostly used by the country that has been through the period of transition from old regimes to the new regime are by forming the Truth and Reconciliation Commission, a non judicial mechanism which mostly believed by some can reach and achieve the reconciliation goal after past atrocities between the victims and the wrongdoers. The aim of this research is to see the prospect of the establishment the Truth and Reconciliation Commission in Indonesia after a long time never succeed by seeing it from international human rights law aspect and also from state responsibilities aspect for the victims. Furthermore, we will also see the essence of Truth and Reconciliation Commission by analyse it from transitional justice perspective which can not be separated for the country that want to implement it.

Kata Kunci : Kata Kunci : Komisi Kebenaran, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, Transitional Justice, Keadilan Transisional, Hukum HAM internasional. Keywords :Truth Commission,Truth and Reconciliation Commission, Transitional!Justice, International Human Rights Law.