Proses penyusunan anggaran dan pengalokasian belanja berdasarkan anggaran kinerja di Kabupaten Wonogiri tahun anggaran 2003

MUHTAR, Dr. Mardiasmo, MBA.,Akt

2003 | Tesis | Magister Ekonomika Pembangunan

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengevaluasi proses penyusunan anggaran belanja daerah Kabupaten Wonogiri, termasuk penjaringan aspirasi masyarakat dan peran serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Di samping itu juga mengevaluasi besarnya alokasi anggaran Kabupaten Wonogiri untuk belanja pelayanan publik dan belanja aparatur daerah. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer, yaitu data sekunder, berupa data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang terdiri dari pendapatan (yaitu pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah), belanja (yaitu belanja aparatur daerah dan belanja pelayanan publik yang masing-masing terdiri dari belanja administrasi umum, belanja opersai dan pemeliharaan dan belanja modal/investasi) dan pembiayaan (yaitu penerimaan daerah dan pengeluaran daerah) yang diperoleh dari bidang anggaran Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri. Data primer berupa hasil pengamatan pada saat mengikuti rapat-rapat anggaran, wawancara dengan kepala bidang anggaran dan ketua komisi C DPRD. Alat analisis yang digunakan adalah analisis kulitatif deskriptif dan analisis proporsi. Hasil analisis menunjukkan bahwa proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kabupaten Wonogiri tahun anggaran 2003 telah banyak melibatkan masyarakat dan peran serta DPRD melalui forum tilik desa/tilik RW, open house di pandopo kabupaten tiap malam rabu pon. Hal tersebut secara umum telah mengarah pada kriteria penyusunan anggaran kinerja. Kriteria lain yang mengarah pada penyusunan anggaran kinerja adalah struktur APBD-nya yang telah mengacu pada Kepmendagri No. 29 tahun 2002, yaitu yang terdiri dari ; Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan. Digunakannya standar biaya serta standar pelayanan juga merupakan kriteria penyusunan anggaran kinerja. Pengalokasian belanja untuk aparatur daerah adalah 25,485%, sedangkan belanja untuk pelayanan publik sebesar 74,515 %. Kelompok belanja administrasi umum mendapat alokasi terbesar yaitu 71,873%, kelompok belanja modal/investasi mendapat alokasi tersbesar kedua yaitu 14,891% dan kelompok belanja operasi dan pemeliharaan mendapat alokasi sebesar 10,624%. Belanja bantuan keuangan mendapat alokasi sebesar 2,370% serta belanja tidak tersangka sebesar 0,242% dari total belanja Kabupaten Wonogiri tahun anggaran 2003.

The present research is aimed to evaluate budget development process of Wonogiri regency, including efforts to accommodate public aspiration and the roles of Dewan Perwakilan Rakyat Daerah /DPRD (Local Legislative Assembly). And also to asses the total amount allocated of Wonogiri regency budget for public services and local apparatus expenditures. Data exploited in the research are secondary and primary. Secondary data are Income and Local Budget, consist of incomes (local indigenous income, balancing fund and various legal incomes), expenditures (expenditure for local apparatus and expenditure for public services with each of them consist of general administrative expenditure, maintenance and operational budget, and capital/ investment expenditure) and funding (i.e local income and local spending). Primary data were observation results conducted during budget meetings, interviews with the head of budget division and the head of C Commission of DPRD. Analysis instruments employed were qualitative-descriptive and proportional analyses. Results indicated that the development process for 2003 Local Income and Expenditure Budgets of Wonogiri regency has involved publics and the role of DPRD through rural / RW (neighbourhood gathering) visiting forum, open house performed in regencial hall every Pon Wednesday evening. In general, this has leaded to the criteria of performance budget development. Other criteria leading to performance budget development is its APBD (Local Income and Expenditure Budget) with reference to 2002 Kepmendagri (The Decree of Internal Minister) No. 29, involving Income, Budget, and Funding. The use of cost and service standards has been the criteria of performance budget development. Expenditure allocated for local apparatus is 25.485%, while expenditure for public services is 74.515%. The group of general administrative expenditure receives greater portion of 71.873% allocated, while second-rank greater portion of 14.891% is allocated for capital/ investment expenditure group and allocation of 10.624% is allocated for operational and maintenance expenditure group. Portion of 2.370% is allocated for financial aid expenditure and 0.242% of 2003 total expenditure of Wonogiri regency is provided for unexpected expenditure.

Kata Kunci : Anggaran Pemerintah Daerah Tingkat II,Alokasi Belanja