SISTEM DAN PROSEDUR PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA (BMN) BERUPA KENDARAAN TAHUN 2012 MENURUT PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 50/PMK.06/2014 DI PUSDIKLAT MIGAS CEPU JAWA TENGAH

HERI SUBIANTORO, Drs. Herman Legowo, M.Si.,Ak.

2015 | Tugas Akhir | D3 AKUNTANSI SV

INTISARI Aset Negara Indonesia atau Barang Milik Negara Indonesia ada dimana mana salah satunya adalah kendaraan. Dalam hal ini aset Negara yang berupa kendaraan begitu besar dan banyak, karena masa pemakaiannya habis dan tidak terpakai makan aset kendaraan berhak untuk dihapuskan. Dalam hal ini keberadaan aset tersebut berada di PUSDIKLAT MIGAS Cepu Jawa Tengah. Prosedur penghapusan Barang Milik Negara (BMN) sering kali dipandang rumit dan memakan waktu lama. Dipandang rumit karena banyak persyaratan yang dipenuhi agar dapat disetujuinya penghapusan suatu Barang Milik Negara. Tugas Akhir ini akan memaparkan pentingnya penghapusan BMN, BMN apa saja yang dapat diusulkan untuk dihapus serta apa saja persyaratan yang harus dipenuhi. Tugas Akhir ini hanya membahas penghapusan BMN di Pusdiklat Migas Cepu dengan peraturan yang baru. Barang (Satuan Kerja), tidak mencakup BMN yang wewenangnya ada pada Pengelola Barang yaitu BMN berupa kendaraan. Dari uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Pusdiklat Migas Cepu untuk mengetahui sejauh mana prosedur penghapusan barang milik Negara yang diterapkan di BUMN ini. Kata Kunci : BMN, Penghapusan, Kendaraan, Pusdiklat Migas, PMK.

Indonesian State assets or State Property Indonesia ubiquitous one of them is a vehicle. In this case the assets of the State in the form of a vehicle so large and many, because of its lifetime expired and unused eat vehicle assets eligible to be abolished. In this case where the assets are located in Central Java Cepu Oil and Gas PUSDIKLAT. Removal procedure of State Property (BMN) is often seen as cumbersome and time consuming. Seen as complicated because many of the requirements are met in order to be able to approval of the abolition of a State Property. This final project will explain the importance of BMN deletion, BMN anything that can be proposed to be removed and what are the requirements that must be met. This final project only discuss the elimination of BMN in Cepu Oil and Gas Training Center with the new regulations. Goods (Unit), does not include the authority BMN there on business in the form of goods namely BMN vehicle. From the above description, the authors are interested in doing research in Cepu Oil and Gas Training Center to determine the extent of the removal procedure property of the State which applied in this state. Keywords: BMN, Elimination, Vehicle, Oil and Gas Training Center, MOF.

Kata Kunci : BMN, Penghapusan, Kendaraan, Pusdiklat Migas, PMK.