Kemampuan keuangan daerah Kabupaten Limapuluh Kota 1991/1992-2002
LAILAWATY, Atma, Dr. Soeratno, MEc
2003 | Tesis | Magister Ekonomika PembangunanPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan daerah Kabupaten Limapuluh Kota. Kemampuan keuangan tersebut diukur dengan tingkat kemandirian keuangan daerah, yaitu melalui Derajat Otonomi Fiskal (DOF), tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat (RSdB) dan juga Indek Kemampuan Rutin (IKR). Penelitian ini juga mengukur perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta membuat proyeksi masing-masing komponen APBD untuk 2003 – 2005. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, dari 1991/92 sampai 2002, yaitu data realisasi PAD, realisasi penerimaan APBD dan realisasi pengeluaran APBD Kabupaten Limapuluh Kota. Datadata tersebut didapatkan dari Biro Pusat Statistik (BPS) dan Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Limapuluh Kota. Alat analisis yang digunakan adalah rumus pertumbuhan, rasio PAD terhadap Total Penerimaan Daerah (TPD), rasio sumbangan dan bantuan (SdB) terhadap TPD, rasio PAD terhadap belanja rutin dan persamaan trend. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kemampuan keuangan Kabupaten Limapuluh Kota sebelum dan sesudah Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 adalah rendah, di mana rata-rata Derajat Otonomi Fiskal (DOF) Kabupaten Limapuluh Kota dari 1991/92 – 2002, hanya 2,74 persen, rata-rata tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat (RSdB) adalah 84,74 persen, dan rata -rata Indek Kemampuan Rutin (IKR) adalah 4,41 persen. Proyeksi rasio SdB dengan TPD semakin berkurang, proyeksi proporsi pengeluaran rutin semakin besar, proyeksi proporsi pengeluaran pembangunan semakin kecil dan proyeksi IKR juga semakin kecil.
This research attempts to know the local financial capability of Limapuluh Kota District. The local financial capability measure by the local financial autonomy with fiscal autonomy level (DOF), centralization level of local government to central government (RSdB), and routine capability index (IKR). This research measure the growth of local own revenue (PAD), the local expenses and revenue budget (APBD), the proxy of each composition of local expenses and revenue budget 2003-2005 too. The data used in this research is secondary data, from 1991/92 – 2002. That data was realization of local own revenue (PAD), realization reveneu of local expenses and revenue budget (APBD), and realization financing of local expenses and revenue budget (APBD). The data obtained from statistics central bureau (BPS) and local finance management board (BPKD) of Limapuluh Kota district. Analysis means used in this research is growth formula, ratio PAD to total of local revenue (TPD), ratio grants (SdB) to TPD, and ratio PAD to routine expenses, and trend formula. The finding of this research indicate that the financial capability of Limapuluh Kota district, before and after Law number 18 of 1997 and Law Number 22 of 1999, was low or unable, because average of DOF Limapuluh Kota district, from 1991/92 – 2002, just 2,74 percent, average of RSdB was 84,74 percent and average of routine capability index (IKR) was 4,41 percent. The proxy of ratio SdB to TPD is negative, the proxy of routine expenses share is potisive, the proxy of capital expenses share is negative and proxy of IKR share is negative too.
Kata Kunci : Keuangan Daerah,Kemampuan Pemerintah Daerah Tingkat I, Local financial capability
