Fungsi DPRD dalam proses penyusunan APBD Kota Pekalongan

BUDIONO, Dr. Soetatwo Hadiwigeno, MA

2002 | Tesis | Magister Ekonomika Pembangunan

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Pealongan pada tahun 2002 dengan tujuan untuk memahami fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam proses penyusunan APBD di Kota Pekalongan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui tugas dan kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang luas dan utuh dalam rangka ikut merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi kebijakan-kebijakan Pemerintah Daerah. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dengan teknik wawancara terhadap responden di Kota Pekalongan Jawa Tengah serta mengadakan studi kepustakaan hasil penelitian ilmiah yang berhubungan dengan penelitian ini. Responden yang diwawancarai adalah pejabat di lingkungan Pemda Kota Pekalongan. Alat analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif, yaitu membandingkan antara hasil kenyataan yang diperoleh dari hasil wawancara dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori dari buku referensi. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa fungsi DPRD Kota Pekalongan belum terlibat secara maksimal dalam proses penyusunan APBD, terutama dalam proses perencanaan, jika dibandingkan dengan eksekutif. Penyerapan aspirasi masyarakat telah dilakukan baik secara aktif maupun pasif dalam forum rapat-rapat dan kunjungan kerja. Pengawasan belum dilakukan dalam proses perencanaan oleh DPRD, tetapi dalam proses pelaksanaan APBD sebagian besar sudah dapat dilaksanakan. DPRD Kota Pekalongan kurang peka menetapkan kebijakan-kebijakan yang sifatnya strategis dalam perubahan-perubahan APBD. Fungsi DPRD berjalan kurang maksimal karena kurang didukung dengan peraturan pelaksana apa yang seharusnya dilakukan oleh DPRD dalam melaksanakan tugas dan wewenang.

The present research was conducted in Pekalongan during 2002 and it was aimed to perceive the functions of Dewan Petwakilan Rakyat Daerah I DPRD (Legislative Assembly at Municipal Level) in preparation process of APBD (Local Budget) for Pekalongan city. This was carried out to extensively and completely identify duties and authorities of DPRD in participation of planning, implementing and controlling policies of Local Government. The research exploited primary data obtained through interviews with respondents of Pekalongan city, Central Java and through literature study on scientific researches related to this study. Respondents interviewed were officers within local governments of Pekalongan city. Analysis instrument utilised was descriptive analysis, i.e. to compare real results obtained through interviews with regulation enacted and theoretical references available. Results showed that functions of DPRD of Pekalongan city had not maximally involved in preparation process of APBD, especially, in planning process, compared to executives. Public aspiration had been well absorbed, both passively and actively, through meeting forum and working visit. DPRD had not performed controlling on planning process, but they had performed controlling on implementation of APBD yet. DPRD of Pekalongan city had been less sensitive in deciding strategic policies of APBD revision. The functions of DPRD had not been maximally run since implementing regulations on what DPRD should do in performing their duties and authorities had only provided less support yet.

Kata Kunci : Anggaran Belanja Daerah,Penyusunan,Fungsi DPRD, Local Budget