Evaluasi Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) Pada Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

WISDANTI DIKA, Prof. Dr. Abdul Halim, M.B.A., Ak., CA.

2015 | Tesis | S2 Akuntansi

Akuntabilitas dan transparansi merupakan komponen yang dapat menunjang tata kelola pemerintahan yang baik. Semenjak dilaksanakannya desentralisasi fiskal, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengelola serta melaporkan kondisi keuangannya kepada pemerintah pusat. SIKD diselenggarakan oleh pemerintah dalam rangka kelancaran penyampaian informasi keuangan kepada pemerintah pusat dan masyarakat. SIKD diselenggarakan pada tingkat nasional dan regional. SIKD nasional mengkonsolidasi laporan keuangan pemerintah pusat dan laporan keuangan dari seluruh pemerintah daerah di Indonesia. Keberhasilan penyelenggaraan SIKD di tingkat nasional bergantung kepada pemahaman pemerintah daerah atas pelaksanaan SIKD. Pemda DIY dalam rangka mendukung SIKD nasional telah melaksanakan SIKD sejak 2009 namun penyelenggaraannya dipandang belum optimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi SIKD pada Pemda DIY dengan menggunakan alat analisis PP No. 56 tahun 2005 tentang SIKD serta mengidentifikasi kendala-kendala yang menyebabkan penyelenggaraan SIKD pada Pemda DIY belum optimal. Penelitian ini dilaksanakan pada Pemda DIY dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik analisis data yang digunakan adalah penjodohan pola serta teknik analisis tematik. Data yang digunakan untuk penelitian adalah data primer yang bersumber dari wawancara mendalam dengan narasumber yang memiliki pekerjaan yang berkaitan dengan SIKD serta data sekunder yang berasal dari dokumen-dokumen pengelolaan keuangan serta laporan keuangan.Hasil analisis data menunjukkan bahwa dari ketentuan-ketentuan dalam PP No. 56 tahun 2005 yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam penyelenggaraan SIKD masih terdapat hal-hal yang belum dapat dipenuhi oleh Pemda DIY. Setiap laporan keuangan yang disampaikan kepada pemerintah pusat telah disusun berdasarkan standar dan peraturan yang berlaku serta telah memenuhi prinsip-prinsip laporan keuangan kecuali untuk LRA semester dan LRA triwulanan. LRA semester dan LRA triwulanan Pemda DIY disusun dengan menggunakan sumber data yang kurang akurat. Pemda DIY juga belum memiliki situs resmi untuk mempublikasikan setiap informasi keuangan kepada masyarakat luas. Sedangkan kendala yang muncul dalam pelaksanaan SIKD adalah ketidakselarasan peraturan perundang-undangan, kualitas SDM, infrastruktur yang belum memadai, serta sumber data yang kurang akurat.

Decentralization requires local governments to manage the fund and report it to the central government. SIKD is conducted to support the process of local government report. The quality of regional SIKD influence the effectiveness of national SIKD. National SIKD consolidates the central government financial report and financial report of all Indonesian local government. Local Government of Yogyakarta Special Province conducts SIKD in order to support the national SIKD. Therefore the implementation of SIKD in the DIY Local Government do not optimum yet. The purpose of this study is to evaluate the implementation of SIKD based on the government regulation PP No. 56 year 2005 and to identify the obstacles of SIKD implementation in the Local Government of DIY. This study uses qualitative method. Data analyze conducted by pattern matching and thematic analysis. Primary and secondary data are collect by depth interview and documents collecting. Informants of this study are the official from Local Government of DIY who involved in SIKD. The result of data analyze shows that Local Government of DIY do not fulfill all the requirements stated in PP No. 56 year 2005. Local Government of DIY publish LRA semester which come from inaccurate data sources and there is no website to publish financial reports. Moreover the obstacles lead SIKD do not implemented optimum are human resources factors, leak of facility, inaccurate data sources to prepare financial reports, and problems in the government regulation.

Kata Kunci : pemerintah daerah, sistem informasi keuangan daerah, informasi keuangan daerah, penjodohan pola, analisis tematik