Kebutuhan anggaran pelayanan bidang kesehatan :: STudi kasus di Kabupaten Belu

PRIHATIN, Johanes Andes, Drs. Akhmad Makhfatih, MA

2002 | Tesis | Magister Ekonomika Pembangunan

Perhitungan anggaran yang secara rill dibutuhkan oleh pemerintah daerah dalam pelayanan masyarakat, sangat penting demi tercapainya prinsip efektivitas, efisiensi dan ekonomi dalam manajemen pengeluaran daerah. Sesuai Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002, perlu dikembangkan anggaran dengan pendekatan kinerja dan Standar Analisa Belanja (SAB) merupakan model yang dapat menyediakan informasi mengenai biaya yang secara riil dibutuhkan untuk melaksanakan tiap aktivitas pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menghitung besarnya anggaran yang dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Belu dalam melaksanakan fungsi pelayanan masyarakat di bidang pelayanan kesehatan. Perhitungan empiris dilakukan pada Puskesmas Kota Atambua dengan menggunakan Model Standar Analisa Belanja Mikro (SAB) Mikro dan SAB Makro. Unit ini kemudian dijadikan benchmark, dan dengan menggunakan indeks penyesuaian, akan dihitung kebutuhan anggaran dari ketigabelas puskesmas lainnya dalam wilayah Kabupaten Belu. Setelah diketahui kebutuhan anggaran Puskesmas Kota Atambua dalam melakukan aktivitas pelayanan-nya, maka komponen anggaran tersebut kemudian dikelompokan untuk mengetahui berapa proporsi dari kebutuhan Puskesmas Kota Atambua yang digunakan untuk membiayai Belanja Administrasi Umum, Belanja Operasional dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Umum, serta Belanja Modal. Selanjutnya adalah melakukan estimasi terhadap kebutuhan biaya untuk tahun anggaran 2003. Hasil penelitian menunjukkan bphwa besarnya kebutuhan anggaran Puskesmas Kota Atambua adalah sebesar Rp580.564.097.- dan dengan asumsi bahwa ke-tiga belas puskesmas lainnya di wilayah Kabupaten Belu mempunyai kegiatan yang sama dengan Puskesmas Kota Atambua, maka kebutuhan biaya untuk seluruh puskesmas di wilayah Kabupaten Belu adalah sebesar Rp8.838.760.283.- Berdasarkari Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002, hasil perhitungan menunjukkan bahwa sekitar 98,61 % dari total kebutuhan puskesmas Kota Atambua pada tahun anggaran 2002 atau sejumlah Rp408.033.753.- digunakan untuk Belanja Operasional dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Umum, sedangkan sisanya sejumlah Rp5.768.958.- atau sekitar 1,39 % adalah Belanja Administrasi Umum. Selanjunya berdasarkan rata-rata suku bunga, estimasi kebutuhan anggaran untuk tahun 2003 adalah sebesar Rp674.789.650.- ; berdasarkan rata-rata laju inflasi kebutuhan anggaran untuk tahun 2003 adalah sebesar Rp673.396.296.- dan berdasarkan rata-rata suku bunga nil kebutuhan anggaran untuk tahun 2003 adalah sebesar Rp582.015.507.-

Budgetary computation that local governments really require to provide public service is mostly important for the sake of effectiveness, efficiency and economic principles in local expenditure management. According to 2002 Kepmendagri (Decree of Internal Affair Minister) No.29, it is required to develop budget using performance approach; and Standard Spending Assessment (SAB) is a model enabling to provide information as cost that local governments really demand to perform any activity. The present research was aimed to compute total budget that local government of Belu regency required to perform public service function in term of health service. Empirical computation was conducted at local government clinic (Puskesmas) of Atambua city using Micro and Macro Standard Spending Assessment (SAB). This unit, then was treated as benchmark. Using adjusting index, budget of the other thirteen local government clinics within Belu regency area are were presumably computed. After budgetary required of Puskesmas within Atambua city was identified to perform service activities, such budgetary components were classified to identify proportion that Puskesmas within Atambua city required to finance General Administrative Expenditure, Operational Expenditure and Public Infrastructure and Facility Maintenance, or Capital Expenditure. Then expenditure requirement for 2003 budget year was estimated. Result indicated that total budget requirement for local Puskesmas Atambua city were Rp580,564,097. Assuming that the other thirteen Puskesmas within Belu regency area were Rp8,838,760,283. Based on Kepmendagri No.29, computation result shoWed that around 98.61 % of total requirement for Puskesmas Atambua during 2002 budget year or total of Rp408,033,753 were provided for Operational Expenditure and Public Infrastructure and Facility Maintenance, while the other Rp5,768,958. or around 1.39 % was for General Administrative Expenditure. In addition, based on average interest rate, budgetary requirement for 2003 was estimated of Rp674,789,650.; based on average inflation rate, budgetary requirement for 2003 was estimated of Rp673,396,296.; and based on average real interest rate budgetary requirement for 2003 was estimated of Rp582,015,507.

Kata Kunci : Anggaran Belanja Daerah, Layanan Kesehatan