EKSISTENSI PEJABAT LELANG KELAS II DENGAN BERLAKUNYA PASAL 11 PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 174/PMK.06/2010 TENTANG PEJABAT LELANG KELAS I

DYAH PURWANINGSIH, Dwi Haryati, S.H., M.H.

2015 | Tesis | S2 Kenotariatan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana eksistensi Pejabat Lelang Kelas II dengan berlakunya pasal 11 PMK No.174/PMK.06/2010 tentang Pejabat Lelang Kelas I serta bagaimana dampaknya bagi Pejabat Lelang Kelas II. Metode penelitian yang digunakan adalah campuran antara yuridis normatif dan empiris. Yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder, untuk melengkapi dan menunjang data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan juga dilakukan penelitian lapangan. Secara empiris penelitian ini memandang hukum sebagai kenyataan yang didasarkan pada penelitian lapangan. Selanjutnya data-data yang diperoleh akan dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada dalam praktik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa eksistensi Pejabat Lelang Kelas II apabila dihadapkan pada pasal 11 ayat (2) PMK No.174/PMK.06/2010 tentang Pejabat Lelang Kelas I menjadi berkurang atau tidak kuat lagi. Dampak berlakunya peraturan tersebut, berakibat pada berkurangnya pelaksanaan lelang sukarela yang dilakukan oleh Pejabat Lelang Kelas II.

This study aims to determine how the existence of the Auction Officials Class II, with the enactment of Regulation of the Minister of Finance Number 174/PMK.06/2010 article 11 of Auction Officials Class I and how it impact on the Auction Officials Class II. The research method used is a blend between normative jurudical method and empirical method. Normative juridical method is a research conducted by literature research to obtain secondary data, to complement and suport the data obtained form the literature research a filed research also conducted. Empirically the research consider law as a reality based on filed research. Further the data obtained will e analyzed using descriptive qualitative method taking into account the fact that exist in practice. The results showed that the existence of the Auction Officials Class II when faced with particular Article 11 paragraph (2) PMK No.174/PMK.06/2010 about Officer Class I, consequently be reduced or not as strong as they were. Impact force of this regulation, resulted that the voluntary auction that can be done by Officials Class II be reduced.

Kata Kunci : Eksistensi Pejabat Lelang Kelas II, Pejabat Lelang Kelas I