Kemampuan keuangan daerah dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Pekalongan 1995/1996-2001

WIDODO, Susanto, Drs. Harnanto, M.Soc.Sc

2002 | Tesis | Magister Ekonomika Pembangunan

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Pekalongan tahun anggaran 1995/1996-2001. Bertujuan untuk menganalisis kemampuan keuangan daerah dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah, yang diharapkan dapat dijadikan bahan untuk merumuskan kebijakan yang tepat dalam mengimplementasi kan dan mewujud kan otonomi daerah sesuai amanat Undang-Undang no. 22 dan 25 tahun 1999. Sumber data selama kurun waktu 1995/1996-2001 diambil dari Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pekalongan, dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Pekalongan dan Jawa Tengah. Penelitian ini menggunakan alat analisis kemampuan keuangan daerah, derajat desentralisasi fiskal, kebutuhan fiskal daerah, posisi fiskal, serta elastistas PAD terhadap PDRB. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa APBD Kabupaten Pekalongan tumbuh rata-rata sebesar 60,58 persen per tahun. Dari penerimaan daerah Kabupaten Pekalongan, khususnya PAD hanya mampu menunjang APBD setiap tahun rata-rata sebesar 14,28 persen. Dari sisi pengeluaran, rata-rata lndeks Kemampuan Rutin selama periode analisis sebesar 24,57 persen. Hasil tersebut mengimplikasikan bahwg PAD rata-rata hanya marnpu membiayai 24,57 persen dari pengeluaran rutinnya, dan dikategorikan sangat kurang. Namun, apabila IKR diperhitungkan dari perbandingan PAD terhadap pengeluaran rutin dikurangi belanja pegawai, maka PAD rata-rata mampu membiayai 76,05 persen pengeluaran rutin daerah, termasuk sangat baik, dengan nilai antara lebih besar dari 75 persen. Derajat desentralisasi fiskal Kabupaten Pekalongan masih belum kuat (rendah), karena rata-rata DDF masih lebih dari kecil dari dan DDB ' Kebutuhan fiskal Kabupaten Pekalongan tergambar pada lndeks Pelayanan Publik Per Kapita yang meningkat selama periode pengamatan rata-rata 1 12,65 persen, artinya bahwa Pengeluaran Rutin dan Pembangunan per Kapita (PPP) lebih kecil dari Standar Kebutuhan Fiskal (SKF) Posisi fiskal Kabupaten Pekalongan, dari hasil analisis UPAD menunjukkan belum kuatnya upaya pengumpulan pajak yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan, yaitu rata-rata 0,44 selama periode analisis. Dari dimensi lndeks Kinerja PAD (IKPAD), posisi fiskal Kabupaten Pekalongan menunjukkan rata-rata 0,94 atau lebih kecil dari satu selama periode analisis, dan dikelompokkan pada kategori lemah. DI samping itu, dari dimensi kapasitas fiskal, posisi fiskal Kabupaten Pekalongan rata-rata 11 3,47 atau lebih besar dari 100 sehingga dikategorikan cukup kuat. Elastisitas PDRB Kabupaten Pekalongan terhadap PAD adalah ratarata sebesar 1,06 persen atau lebih besar dari satu (elastis). Dengan demikian pertumbuhan PDRB berpengaruh positif terhadap kenaikkan PAD.

This research has been performed in Pekalongan regency on fiscal year 1995/1996 - 2001. Purpose in analyzing financial ability of region to support the region autonomy expected to be material to formulize the appropriate policy in implementing and realizing the region autonomy in line with constitution message no 22 and 25 1999. The data source during the period of time 1995/1996 - 2001 has been adopted from Body office of Financial Region, and Central Bureau for Statistics (BPS) in Pekalongan and BPS Central Java Province. This research has used the device for analyzing financial ability of region, fiscal decentralization degree, also regional fiscal need, fiscal position, and elasticity PAD toward PDRB contribution / aid. Result of the research has pointed out Pekalongan APBD (1 995/1996 -2001 ) developed relatively rapid at the average of 60.58 procent per year. Regional acceptance of Pekalongan especially PAD is only able to subsidize APBD estimately 14.28 procent every year. From the spending side, the average of routine ability index as long as that analytic period is 24.57 procent. The result implemented the average PAD could spend 24.57 procent of the routine spending, and is quite less categorized. Nevertheless, if IKR is counted on ratio of PAD to routine spending is reduced by official expenses, PAD will afford to finance routine spending of the region at the amount of 76.05 procent, and it is very good criterion, with the value up to 75 YO Fiscal decentralization degree in Pekalongan regency IS not strong yet (low), because the average DDF is still lower than DDP and DDB. The %caI need for Pekaloqgar regency has been showed at the Index of Per Capita Public Service as long as the observation period increased at 112.65 procent, it means that the routine spending and Per Capita Development (PPP) are lower than Fiscal Need Standard (SKF).The fiscal position of Pekalongan regency, from UPAD analysis has shown that the lack of tax collecting done by regional government in Pekalongan is 0.44 on an average during analysis period. From the dimention of Work Index PAD (IKPAD), fiscal position of Pekalongan indicates 0.94 or lower than during one analysis period, and grouped in weak category. Besides, from the dimention of fiscal capacity, the fiscal position of Pekalongm is 113.47 procent or more than 100 until1 it is enough strong categorized. PDRB elasiticity of Pekalongan rang Regency to PAD is 1.06 procent on the average or more than one elasticity. The growth of PDRB have to positive increase PAD.

Kata Kunci : Keuangan Daerah, Otonomi Daerah