Evaluasi anggaran belanja daerah pemerintah kota Sabang ditinjau dari proses dan pengalokasian

JAMALUDDIN, Drs. M. Adnan Hadjam, MA

2002 | Tesis | Magister Ekonomika Pembangunan

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi proses penyusunan anggaran dan mengevaluasi besamya alokasi anggaran belanja daerah yang digunakan untuk pembiayaan kelompok unit kerja pelayanan publik dan kelompok unit kerja pelayanan birokrasi periode sebelum otonomi daerah (1 996/1997 - 2000) dan sesudah otonomi daerah (2001), serta menghitung laju pertumbuhan anggaran belanja rutin dan belanja pembangunan menurut sektor. Variabel yang digunakan adalah belanja rutin, belanja pembangunan, biaya pelayanan publik dan biaya pelayanan birokrasi pada Pemerintah Kota Sa bang. Data yang digunakan adalah data primer, dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan nara sumber yang terkait di Pemerintah Kota Sabang, sedangkan data sekunder diperoleh dari BPS, Bagian Keuangan, Bappeda dan lnstansi terkait di Pemerintah Kota Sabang. Alat analisis yang digunakan deskriptif analisis dan Comparative Budget Statement (CBS), baik secara horizontal maupun vertikal. Hasil penelitian selama periode penelitian tahun anggaran 1 99611 997- 2001 menunjukkan bahwa keterlibatan anggota DPRD sebagai wakil rakyat dalam proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kota Sabang belum optimal dan belum dimulai dari awal penyusunannya bila dibandingkan dengan peran eksekutif serta kurangnya interaksi antara DPRD, Pemerintah Dael'ah dan masyarakat. Pengalokasian anggaran belanja daerah untuk kelompok unit kerja pelayanan birokrasi pada masa sebelum otonomi daerah (1 99611 997 - 2000) rata-rata sebesar 36,58% dan untuk kelompok unit kerja pelayanan publik sebesar 63,42%, sedangkan pada masa otonomi daerah (2001) pengalokasian untuk kelompok unit kerja pelayanan birokrasi sebesar 55,82% dan untuk kelompok unit kerja pelayanan publik sebesar 44,8%.

The study intends to evaluate process of forming budget and allocation of regional budget which is used to cost the group of public service unit and group of bureucracy service unit starting at previous local autonomy (1996/1997 - 2000) next to last local autonomy period (2001) and counts the growth rate of current account and development budget according to the sector in regional budget. The variables used are current account, development expenditure, public services costs and bereaucracy costs at Sabang district government. The data which are used in the research are primary and secondary data. Primary data was got from direct interview with source person in Sabang district government, whereas secondary was obtained from Central Statistic Bureau (BPS), financial bureau, Regional Development Planning Board (Bappeda) and some bureau in Sabang district. The analysis methods that applied in this research are descriptive analysis and Comparative Budget Statement (CBS), both vertically and horizontally. The results along of study period in 1996/1997 - 2001 showed that the involving of local representative members in forming Regional Budget Process in Sabang was not optimal and couldn't start at the first forming if we compared it with executive role and less of interaction between Local Representative, District Government and mass society. The allocation of regional budget for bureucracy public service unit in before period of local autonomy (1996/1997 - 2000) are 36,52% in average and 63,42% for public service unit, but, for the period of local autonomy in 2001, it allocate 55,, 82%f or bureucracy public service unit and 44,8% for public service unit.

Kata Kunci : Anggaran Belanja Daerah,Evaluasi Proses dan Alokasi