Dana pinjaman sebagai salah satu alternatif pembiayaan pembangunan daerah :: Studi kasus Kabupaten Maluku Utara

DJAUHAR, Mohd. Taufik, Drs. Iswardono Sardjono Permono, MA

2002 | Tesis | Magister Ekonomika Pembangunan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Utara jika melakukan pinjaman ditinjau dari aspek keuangan. Disamping itu, untuk mengetahui besarnya Debt Service Coverage Ratio (DSCR) dan Batas Maksimum Pinjaman (BMP) yang diperbolehkan pada Pemerintah Kabupaten Maluku Utara sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000, jika Pemerintah Kabupaten Maluku Utara melakukan pinjaman. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data time seies (runtut waktu) tahunan selama 15 tahun yaitu dari. tahun anggaran 1987/1988 sampai dengan tahun anggaran 2001 dan data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setelah perubahan tahun anggaran 2002. Data tersebut terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD), bagi hasil pajaWbagi hasil bukan pajak (BHP/BHBP), bagi hasil sumber daya alam (SDA), pinjaman daerah serta sumbanganlbantuan atau dana alokasi umum (DAU). Untuk data pengeluaran daerah berupa pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Data tersebut diperoleh dari berbagai sumber yaitu Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Utara, Dinas Pendapatan Kabupaten Maluku Utara dan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Maluku Utara. Alat analisis yang digunakan untuk mengetahui kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Maluku Utara jika melakukan pinjaman adalah analisis Debt Service Coverage Ratio (DSCR) dan Batas Maksimum Pinjaman (BMP) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang pinjaman daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Maluku Utara selama tahun pengamatafl tahun anggaran 1987/1988 sampai dengan tahun anggaran 2001 serta tahun anggaran 2002 mempunyai kemampuan jika melakukan pinjaman. Hal ini ditunjukkan dengan adanya dana neto atau selisih antara penerimaan dan belanja wajib yang bernilai positif, ini berarti bahwa Pemerintah Kabupaten Maluku Utara mempunyai kelebihan dana untuk membayar beban angsuran pokok, bunga dan biaya lain-lain apabila berkeinginan melakukan pinjaman. Besarnya Debt Service Coverage Ratio (DSCR) selama pengamatan tahun anggaran 198711 988 sampai dengan tahun anggaran 2001 menunjukkan rata-rata sebesar 93,lO jauh di atas batas yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 yaitu sebesar 2,5. Besarnya batas maksimum pinjaman (BMP) yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Maluku Utara selama tahun pengamatan 1987/1988 sampai dengan 2001 rata-rata sebesar Rp. 46.036.629.472,90 dan untuk tahun anggaran 2002 sebesar Rp. 177.283.472.903,84

This research is aim to know financial capability of district government of North Maluku if get a loan reviewed from financial aspect. In addition, also to know how big is Debt Service Coverage Ratio (DSCR) and Credit Maximum Limit (CML) allowed for district government of North Maluku agree with government law Number 107 year 2000, district government of North Maluku get a loan. Data used in this research is secondary data that is annual time series data for 15 years from fiscal year 1987/1988 to fiscal year 2001 and district budget data after changes year 2002. Those data are consist of original district income, taxednon-taxes share, natural resources share, district loan and donation/contribution or general allocation fund. Whereas district expenses data are routine expenditure and development expenditure. Those data are obtained from many sources that is financial department of District Secretariat of North Maluku Regency, Income Agency of North Maluku Regency and Central Bureau of Statistics of North Maluku Regency. The analysis mean used to know the financial capability of North Maluku Regency government if getting a loan is Debt Service Coverage Ratio (DSCR) and Credit Maximum Limit (CML) analysis agree with government law Number 107 year 2000 about district loan. This research result shows that North Maluku Regency government during years of observation from fiscal, year 198711 988 to fiscal year 2001 and fiscal year 2002 has capability if get a loan. This is show by existence of net data or quarrel between income and expenditure obligation which have positives value, this mean that NorthI Maluku Regency government has remain fund to pay for base installment charge, interest and other payment when wish to get loan. The number of Debt Service Coverage Ratio (DSCR) during observation of fiscal year 1987/1988 to fiscal year 2001 shows average of 93,IO much beyond limit fixed by government law Number 107 year 2000 as much 2,5. The number of Credit Maximum Limit (CML) obtained by North Maluku Regency government during observation year of 1987/1988 to 2001 average of Rp46.036.629.472,90 and for fiscal year 2002 as much Rpl77.283.472.903,84

Kata Kunci : Pembangunan Ekonomi Daerah,Pembiayaan,Pinjaman