Analisis keuangan daerah dalam mendukung otonomi di Kabupaten Sawahlunto / Sijunjung

HASMIZON, Prof.Dr. Sukanto Reksohadiprodjo, M.Com

2002 | Tesis | Magister Ekonomika Pembangunan

Penelitian ini berjudul Analisis Keuangan Daerah Dalam Mendukung Otonomi di Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung, dilakukan di daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung dan beberapa daerah pembanding di Propinsi Sumatera Barat dengan periode data 1996/1997-2001, dengan tujuan untuk menganalisis kemampuan keuangan daerah dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Hasil penelitian ini di harapkan dapat dijadikan bahan untuk merumuskan kebijakan yang tepat dalam mengimplementasikan pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 22 dan 25 tahun 1999. Alat analisis yang digunakan adalah kemampuan keuangan daerah, derajat desentralisasi fiskal, kebutuhan fiskal daerah, posisi fiskal, elastisitas PAD terhadap PDRB dan sumbangan/bantuan serta uji beda dua sisi. Hasil penelitian dan pengelolaan data menunjukkan bahwa APBD Kabupaten Sawahluto/Sijunjung (1996/1997-2001) berkembang relatif pesat yakni sebesar rata-rata 41.22 persen per tahun. Dari segi penerimaan daerah PAD hannya mampu menyumbang APBD setiap tahunnya rata-rata sebesar 3,93 persen. Derajat desentralisasi fiskal Kabupaten SawahluntolSijunjung belum kuatlsangat kurang, karena rata-rata DDF masih lebih kecil dari DDP dan Derajat-sentralisasi fiskal. Kebutuhan fiskal Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung yang tergambar pada lndeks Pelayanan Publik Per kapita rata-rata 90,56 persen per tahun selama periode penelitian, artinya Pengeluaran Rutin dan Pembangunan Perkapita (PPP) lebih kecil dari Standar Kebutuhan Fiskal (SKF). Posisi Fiskal Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung dari analisis UPAD, dan analisis IKPAD sudah cukup baik dibanding dengan beberapa daerah amatan di Prophi Sumatera Bxat. Yemudian dari dimensi kapssitas fiskal posisi fiskal Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung rata-rata 73,79 persen atau lebih kecil dari 100 sehingga dikategorikan masih lemah. Elastisitas PAD Ka bu paten Sawahlunto/Sijunjung ter hadap PDRB rata-rata sebesar 3.71 persen atau lebih besar dari satu (elastis), dan terhadap sumbangan dan bantuan (transfer) sebesar rata-rata 3,86 persen atau lebih besar dari satu (elastis). Hasil pembuktian dengan uji beda dua rata-rata terhadap perbandingan realisasi hasil analisis fiskal daerah sebelum dan sesudah otonomi menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang cukup signifikan (terbukti).

The tittled of this research is the analysis of region’s financial to support the region otonomy in sawahlunto/sijunjung regency. Object of the research is sawahlunto/Sijunjung and many others that purpose the analysis financial ability to support the region otonomy. The ouput of the research was expected can be the material to formulize the policy to implemantation and realisation the constitucy no. 22 and 25 in 1999. The tool of analysis are the ability of region financial, the degree of fiscal desentralization the needed of region’s fiscal, fiscal position, elasticity PAD to PDRB and donation. The result of the research is APBD Sawahlunto/Sijunjung regency (1 99611 997-2001) improved be better, approximately 41,22 percent per year, the region income segment, the contribution of PAD to APBD per year approximately 3,93 percent. The degree of fiscal desentralization Sawahlunto/sijunjung is hat maximal, because the degree of DDF still a little from DDP and the degree of fiscal sentralization. The needed of Sawahlunto/Sijunjung fiscal in index of publik service per capita f 90,56 percent per year as long as the research period, it means that the expenditure and development per capita is less than secf. The position of Sawahlunto/Sijunjung regency from UPAD analyze and IKPAD analyze is better than any regions in West Sumatera. Then, from dimension of fiscal capacity f. 73,79 percent or less than 100. Elasticity of PAD Sawahlunto/Sijunjung to PDRB ± 3.71% or more than one (elastis) and to donation ± 3,86% or more than one (elastis), the result of the balancing of realization fiscal anaysis before and after atonomy that there is no the significant defferences.

Kata Kunci : Keuangan Daerah,Otonomi Daerah