Evaluasi Proses Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Studi pada Pemerintah Kabupaten Blora

DANANG SURYO YUNANTO, Prof. Slamet PH., MA., M.Ed., MA., MLHR., Ph.D.

2015 | Tesis | S2 Akuntansi

Perubahan paradigma pemerintahan telah memberikan dampak yang besar bagi pemerintah daerah berupa pemberian hak otonomi daerah. Sebagai konsekuensi dari konsep pelaksanaan otonomi daerah terjadi penyerahan kewenangan yang lebih luas dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Maka dengan demikian segala hal meliputi penganggaran dan pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang merupakan bagian dari urusan pemerintahan harus diatur, ditetapkan dan dikelola secara mandiri oleh pemerintah daerah. Tindak lanjut dari penganggaran dan pengelolaan keuangan pada pemerintahan daerah dituangkan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Mengingat kedudukan APBD yang sangat penting untuk berjalannya roda pemerintahan, maka seharusnya APBD harus dapat ditetapkan dan disetujui bersama secara tepat waktu sebelum tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya. Namun pada kenyataannya banyak pemerintah daerah yang selalu mengalami keterlambatan penetapan APBD, salah satunya adalah Kab. Blora yang selalu terlambat dalam menetapkan APBD selama 13 tahun anggara. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses penyusunan APBD di Kab. Blora dan menganalisis permasalahan yang menjadikan Kab. Blora selalu menetapkan APBD terlambat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif studi kasus yang dilakukan pada lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Blora dengan informan dipilih dari para pelaku penyusun APBD secara langsung dengan mempertimbangkan kompetensinya. Selanjutnya data hasil wawancara dianalisis dengan menggunakan tehnik Miles dan Hubberman. Hasil penelitian diperoleh gambaran bahwa APBD Kab. Blora secara tahapan dan prosesnya telah disusun sesuai dengan peraturan yang berlaku, namun terjadi ketidaktaatan pada pelaksanaanya. Permasalahan keterlambatan terjadi pada proses rancangan KUA-PPAS. Adapun yang menjadi penyebab rancangan KUA-PPAS tidak kunjung disepakati adalah dikarenakan faktor dominasi pimpinan, hubungan Bupati dan Ketua DPRD, Konflik kepentingan, Lemahnya TAPD dan Sanksi yang kurang tegas. Selain itu esistensi isomorfisma koersif hanya terjadi pada pihak eksekutif Lebih lanjut bila dikaitkan dengan teori keagenan maka terjadi konflik kepentingan dalam hubungan keagenan antara eksekutif dan legislatif yang berdampak pada keterlambatan penetapan APBD.

Delay budget in local government in Indonesia has become a phenomenon that never ending. This study takes the object of research on local government district Blora that is experiencing delays budget for a dozen years. Using the case study method and acquire data through direct interviews with the actors of budgeting, showed that the ratification stage KUA-PPAS be the cause of the delay. it is due to the dominance of leadership, lack of harmonious relationships, conflicts of interest, weak TAPD and sanctions are not firm. In this study connects with coercive isomorphism theory and agency theory in the budget process

Kata Kunci : APBD, keterlambatan APBD, teori isomorfisma koersif, teori keagenan