Laporkan Masalah

ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PADA SEKRETARIAT DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

SUCIPTO, Prof. Dr. Abdul Halim, M.B.A., Akt.

2015 | Tesis | S2 Akuntansi

Reformasi keuangan daerah secara esensi menuntut adanya perubahan proses penyusunan menggunakan anggaran kinerja. Penganggaran sektor publik berhubungan dengan kebijakan dan prioritas dalam menentukan program kegiatan. Penentuan kebijakan program kegiatan menyangkut persoalan yang rumit dengan jumlah dana yang terbatas, sehingga dibutuhkan obyektifitas berkaitan dengan belanja daerah. Satuan kerja perangkat daerah (SKPD) mempunyai peran penting dalam menentukan program dan kegiatan, klasifikasi belanja, analisa belanja, penentuan indikator kinerja dan target kinerja sampai dengan anggaran belanja yang harus disediakan. Demikian pula dalam implementasi pelaksanaan anggaran belanja, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah masih dihadapkan pada satu masalah dalam realisasi anggaran. Pola pengeluaran belanja tidak proporsional cenderung meningkat dan terjadi penumpukan pada triwulan empat pada akhir tahun anggaran. Realisasi anggaran tersebut mengakibatkan kurang maksimalnya pengeluaran belanja pemerintah. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implemetasi proses penyusunan anggaran dan mengevaluasi faktor-faktor penyebab terjadinya penyerapan anggaran belanja yang kurang optimal . Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang dilakukan pada satuan kerja perangkat daerah Sekretariat Daerah Daerah IstimewaYogyakarta. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Sebagai nara sumber penelitian ini adalah pengelola keuangan yang terdiri atas Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan, Bendahara. Data yang ada dianalisis dengan menggunakan analisis tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyusunan anggaran masih menggunakan analisa standar belanja dan satuan harga yang lama, sedangkan realisasi anggaran pada satuan kerja Sekretariat Daerah DIY disebakan oleh beberapa faktor antara lain, proses penganggaran, regulasi dalam pengelolaan keuangan, pengadaan barang jasa, pelaksanaan anggaran, dan sumber daya manusia.

Regional fiscal reforms require changes in the performance-based budgeting process. Public sector budgeting system is associated with policies and priorities to determine activity programs. The determination of the policies on the activity programs involves complex issues with limited amount of fund so that objectivity is required regarding regional expenditure. Regional work units (SKPD) have a strategic role in determining programs and activities in the budgeting process. However, in practice, they often encounter inefficiency in determining the amount of the budget. Similarly, in the implementation of budget, both central and local governments are still faced with a problem on the budget realization. The pattern of disproportionate expenditure is likely to increase and be buildup at the end of the fiscal year. The purpose of this study is to analyze the implementation of budgeting process and evaluate factors that cause budget absorption less optimal. This study used a qualitative method performed on the regional work units in the Regional Secretariat of Special Region of Yogyakarta (DIY). The types of data used are primary data and secondary data. The sources of this study are Budget Authority, the Financial Administration Officer, Treasurer, and planners. The data were analyzed using thematic analysis. The result shows that there is still an error in the budgeting process in terms of the classification of expenditure in the activity programs, the local government which is not on schedule in issuing the regulations on analysis of price and expenditure unit standard. Meanwhile, the budget realization in the work unit of Regional Secretariat of DIY is affected by several factors such as budgeting process, regulation in fiscal management, procurement of goods and services, the implementation of budget, and human resources.

Kata Kunci : penyusunan anggaran belanja, realisasi anggaran, analisis tematik

  1. S2-2015-359630-abstract.pdf  
  2. S2-2015-359630-bibliography.pdf  
  3. S2-2015-359630-tableofcontent.pdf  
  4. S2-2015-359630-title.pdf