ANALISIS MANAJEMEN RISIKO PENGADAAN BARANG/JASA (STUDI PADA DPPKAD KABUPATEN KLATEN)

YUNI ISNANINGSIH A., John Suprihanti, Dr. M.I.M

2015 | Tesis | S2 Akuntansi

INTISARI Kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah salah satu unsur pendukung pembangunan sebuah negara. Peraturan Presiden No 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mempertimbangkan bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan perlu percepatan pelaksanaan belanja Negara, sehingga perlu percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah. Menurut data LKPP tahun 2011 mengungkapkan bahwa anggaran belanja Negara yang terserap untuk pengadaan barang/jasa mencapai 35-40% dari APBN/APBD. Besarnya jumlah anggaran dan intensitas pengadaan yang sering dilakukan berdampak pada besarnya potensi risiko penyimpangan dalam proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah. Sejalan dengan itu, dalam PP nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP pasal 13 ayat (1) menyatakan bahwa pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan penilaian risiko. Penelitian ini fokus pada analisis manajemen risiko pengadaan barang/jasa di DPPKAD kabupaten Klaten dengan menggunakan pendekatan Australian/New Zealand Standard : Risk Management ( AS/NZS 4360:2004) sebagaimana telah diadopsi oleh BPKP yang tertuang dalam Peraturan Kepala BPKP Nomor : PER-1326/K/LB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP Sub Unsur Identifikasi risiko dan Sub Unsur Analisis Risiko. Data pada penelitian ini diperoleh dengan melakukan reviu dokumen dan wawancara langsung dengan organisasi pengadaan dan beberapa pihak yang terkait dan memahami proses pengadaan barang/jasa di DPPKAD Kabupaten Klaten. Penelitian ini berhasil mengidentifikasi 30 risiko pengadaan barang/jasa yang disajikan dalam Daftar Risiko (Risk Register). Potensi risiko dalam pengadaan barang/jasa di DPPKAD Kabupaten Klaten berada pada level sedang dan tinggi. Sehingga diperlukan rencana penangan risiko dengan cara menurunkan dampak risiko, mengurangi kemungkinan terjadinya risiko dan strategi kombinasi dari keduanya.

ABSTRACT Procurement of government goods and services is one of the elements supporting the development of a country. Presidential Decree No. 70 of 2012 on Procurement of Goods and Services considers that in order to accelerate the implementation of necessary development expenditures accelerated implementation of the State, so it needs to accelerate the procurement of government goods and services. According to data LKPP in 2011 revealed that the adsorbed state budget for the procurement of goods and services reached 35-40% of APBN / APBD. The large number of procurement budgets and intensity that often do have an impact on the magnitude of the potential risks of irregularities in the procurement of government goods and services. Accordingly, the PP number 60 of 2008 on the SPIP article 13 paragraph (1) states that the leadership of the government agencies are required to conduct a risk assessment. This study focused on the analysis of risk management procurement of goods and services in DPPKAD Klaten district using the approach of the Australian/New Zealand Standard: Risk Management (AS/NZS 4360: 2004) which has been adopted by the BPKP, head of BPKP stated in Regulation No. PER-1326/K/LB/2009 on Technical Guidelines for the Implementation of SPIP Sub Elements risk identification and risk analysis. The data in this study were obtained by the Review of documents and interviews with procurement organization and some of the parties concerned and understand the process of procurement of goods and services in DPPKAD Klaten district. This study has identified 30 risk of procurement of goods and services presented in the Risk Register (Risk Register). Potential risks in the procurement of goods and services in Klaten district DPPKAD at the level of medium and high. So, we need a plan handlers risk by reducing the impact of the risk, reducing the likelihood of risk and strategic combination of the two.

Kata Kunci : Manajemen Risiko, Penilaian Risiko, Pengadaan barang/jasa, SPIP