PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Magelang

MARGONO, Prof. Dr. Wahyudi Kumorotomo, MPP

2015 | Tesis | S2 Administrasi Publik

APBD merupakan sebuah kebijakan pemerintah daerah yang merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah, disusun oleh pemerintah daerah bersama-sama dengan DPRD. Salah satu indikator utama untuk mengukur kualitas pengelolaan keuangan daerah adalah ketepatan waktu penetapan APBD. Sebagai sebuah produk politik, APBD merefleksikan relasi politik antar aktor yang berkepentingan terhadap alokasi sumber daya. Dengan demikian dalam setiap tahap penyusunan APBD tidak pernah lepas dari konteks relasi politik. Penelitian ini tentang “Penetapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) suatu Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Magelang.” Penelitian ini mengunakan metode deskriptif kualitatif. Data yang digunakan adalah data primer dari hasil wawancara dan data sekunder dari dokumen penganggaran daerah. Pengambilan informan mengunakan tehnik sampling non probabilitas dari aktor eksekutif dan legislatif. Fokus penelitan ini adalah proses politik penyusunan APBD Kabupaten Magelang. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa Pemerintah Kabupaten Magelang dalam menyusun program dan kegiatan cenderung monoton, RPJMD belum sepenuhnya menjadi dasar dalam penyusunan program dan kegiatan. Penerapan pagu anggaran telah menghambat prakarsa dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Dinamika politik yang yang berkembang memunculkan perbedaan-perbedan pendapat antar anggota dewan, baik mengenai prioritas persoalan-persoalan yang harus di selesaikan maupun karena membawa aspirasi dari masing-masing daerah pemilihannya. Dinamika internal partai politik menimbulkan hubungan yang tidak harmonis antara Bupati dan Ketua DPRD, adanya praktek-praktek politisasi anggaran untuk kepentingan Kepala Daerah maupun anggota DPRD dalam bentuk bantuan hibah/ bansos, tambahan penghasilan pegawai, pemanfaatan APBD untuk kepentingan Pemilu Kepala Daerah menimbulkan diskusi yang panjang antara eksekutif dan legislatif dalam pembahasan APBD. Bencana alam meletusnya Gunung Merapi pada tahun 2010, penyesuaian regulasi hibah/ bansos, pemilihan kepala daerah pada tahun 2013, rendahnya kemampuan keuangan daerah, inkonsistensi penganggaran, hubungan eksekutif dan legislatif yang tidak harmonis, politisasi anggaran serta komitmen dari eksekutif dan legislatif yang rendah merupakan faktor-faktor penghambat penetapan APBD di Kabupaten Magelang. Kepala Daerah dan DPRD harus memperbaiki komunikasi politiknya serta menetapkan batas-batas dimana kekuatan politik boleh melakukan intervensi terhadap birokrasi dan pada titik mana birokrasi harus benar-benar netral dan profesional dalam proses penyusunan APBD tanpa harus memisahkan birokrasi dan politik dengan sangat ketat.

Local government budget is a regional government policy that is a form of local public finance management, drafted by the local government and approved by regional representative council (DPRD). One of the main indicators to measure the quality of local public finance management is the punctuality of local budget ratification. As a political product, the local budget reflects the political relations between actors that dealing with the allocation of resources. Thus, in every stage of the budget preparation, it is never separated from the context of political relations. This study analyzed the Ratification of Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) in Magelang Regency. The research applied the qualitative descriptive method. The primary data was taken from interview and secondary data from documents budgeting. The informants were chosen by using non-probability sampling technique of the executive and legislative actors. The focus of this research is a political process in the drafting the local budget of Magelang regency. The study reveals that Magelang regency tends to be monotonous in the formulating the programs and activities, yet RPJMD has not been fully applied as the basis of the preparation of programs and activities. Implementation of the budget ceiling has hindered initiatives and community participation in the development. The political dynamics led to the differences of opinion among members of the board, both on the priority issues that must be resolved as well as the aspirations of each constituency. The internal dynamics of the political parties arouse the disharmony between the Regent and the Chairman of the regional house of representative, the practice of the budget politization in the favor of the regent and regional representative council in the form of grants/ social aid, additional income for the government employees, local budget utilization for the benefit of the Regional Head Election and legislative elections leading to the tough discussions between the executive and legislative in the local budget discussion. Natural disasters of Mount Merapi eruption in 2010, the adjustment of the grant/ social aid, the regional head election in the year 2013, low fiscal capacity, budgeting inconsistencies, political of budgeting, the disharmony of the executive and legislative board, and the lack of commitment of executive and legislative are the factors inhibiting the ratification of the local budget in Magelang Regency. The regent and regional house of representative should improve the political communication and define the limits within which political forces may intervene against the bureaucracy and the point where the bureaucracy must be completely neutral and professional in the budgeting process without having to tightly separate the bureaucracy and politics.

Kata Kunci : Keuangan Daerah, Proses Penyusunan APBD, Politik Anggaran dan Penetapan APBD/Local public finance, The process of the local government budget ratification, Political of Budgeting and APBD ratification