Dinamika Kebijakan Alih Fungsi Kawasan Hutan di Taman Wisata Alam Muka Kuning

EKO S. W. PUTRO, Dr.Ahmad Maryudi

2015 | Tesis | S2 Ilmu Kehutanan

Salah satu permasalahan dalam pembangunan kehutanan di Indonesia adalah permasalahan kebijakan alih fungsi kawasan hutan. Kebijakan alih fungsi kawasan hutan seringkali berhubungan dengan kepentingan masing masing aktor. Pada saat ini pengelolaan kawasan hutan di Pulau Batam khususnya di Taman Wisata Alam (TWA) Muka Kuning masih mengalami permasalahan dengan pihak Badan Pengelola Batam dan Penghuni Rumah Liar. Untuk perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui siapa saja aktor yang berperan dalam penggunaan lahan di TWA Muka Kuning dan bagaiman dinamika penggunaan lahan di kawasan ini. Penelitian ini dilakukan dengan metode wawancara dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Informan dan Responden ditentukan dengan cara purposive yaitu Institusi atau individu yang mempunyai kepentingan dengan penggunaan lahan di TWA Muka Kuning. Kemudian dilakukan analisis secara kuantitatif dengan Analisis Actor Centered Power. Hasil analisa menunjukan terdapat tiga aktor yang berperan dalam penggunaan lahan di TWA Muka Kuning. Aktor Aktor tersebut adalah Kantor Seksi Konservasi Wilayah Batam yang merupakan perpanjangan Tangan Kementerian Kehutanan, Badan Pengelola Batam dan Penghuni Rumah liar. Pada kenyataan dilapangan konflik antara Kantor Seksi Konservasi Wilayah Batam dan BP Batam tersebut diakibatkan adanya kebijakan yang tumpang tindih. Sementara itu ternyata ada aktor lain yang masuk dan memanfaatkan kawasan yaitu penghuni ruli. Dari kasus ini di dapati kenyataan bahwa ternyata power yang berwujud coercion dari instansi yang ada tidak cukup mampu untuk menjaga kawasan hutan.

One of the problems in forestry development in Indonesia is a policy issue over the functions of the forest area. Policy over the functions of forests are often associated with the interests of each actor. At this time the management of forest areas on the island of Batam, especially in Muka Kuning Natural Park are still experiencing problems with the Management Board of Batam and Illegal Occupants. For the necessary research to find out who the actors who play a role in land use in Muka Kuning Natural Park and how the dynamics of land use in the region. This research was conducted by interviews with qualitative and quantitative approaches. Informants and respondents are determined by purposive ie Institutions or individuals who have an interest in land use in Muka Kuning Natural Park. Then quantitatively analyzed with Analysis Actor Centered Power . The analysis shows that there are three actors who play a role in land use in Muka Kuning Natural Park. The actor actor was Regional Conservation Section of the Office of Batam which is an extension Hand Ministry of Forestry, Batam Management Board and Illegal Occupants (Ruli). In the reality in the field of conflict between the Office of the Regional Conservation Section and Batam Management Board is due to some overlapping policies. While it turns out there are other actors who come in and take advantage of the inhabitants of the region ie Ruli. Of these cases in fact find that it turns out that tangible power coercion of an existing agency was not quite able to maintain the forest area.

Kata Kunci : Power, Actor, Policy