Evaluasi anggaran belanja daerah ditinjau dari proses penyusunan dan pengalokasian di Pemerintah Kota Banjarmasin, 1995/1996-1999/2000
MARKHAM, Alham, Dr. Samsubar Saleh, M.Soc.Sc
2002 | Tesis | Magister Ekonomika PembangunanPenelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi proses penyusunan anggaran belanja di Kota Banjarmasin yang mencakup pula peran DPRD sebagai wakil rakyat. Mengevaluasi besarnya alokasi anggaran belanja Kota Banjarmasin untuk kepentingan pelayanan publik dan pelayanan aparatlpenyelenggara serta meng kaji sejau h mana belanja pem bangunan (dalam bidang dan sektor) sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah yang tertuang dalam REPETADA. Data yang digunakan adalah data kualitatif dan data kuantitatif dari anggaran Kota Banjarmasin mulai tahun 1995/1996 - 1999/2000, yang diperoleh dari Bagian Keuangan, Bagian Penyusunan Program, Dipenda dan Bappeda Kota Banjarmasin. Penelitian ini menggunakan analisis Deskriptif dan analisis Comparative Budget Statement (CBS) serta analisis sistem evaluasi prioritas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kota Banjarmasin belum mencerminkan aspirasi masyarakat daerah di mana arah dan kebijakan umum anggaran lebih didominasi dan mencerminkan aspirasi pemerintah atasan serta belum optimalnya peranan panitia anggaran Dewan Pewakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin sebagai wakil rakyat di daerah jika dibandingkan peran panitia anggaran eksekutif. Dari tahun 1995/1996 - 1999/2000 alokasi belanja pelayanan publik rata-rata mencapai 61,68 % sedangkan belanja pelayanan birokrasi sebesar 38,32 %, namun belanja rutin rata-ratanya masih lebih tinggi bila dibandingkan dengan belanja pembangunan yaitu 55,82 % dan 44,18 %. Pengalokasian anggaran belanja pembangunan per sektor tidak sesuai dengan Repetada, namun untu k pengalokasian belanja pem bangunan per bidang sudah sesuai prioritasnya dengan Repetada.
The objective of the research is evaluating the process of arrangement of expenditure budget in Banjarmasin City that include the role of DPRD as people representative. Evaluating amount of expenditure budget allocation Banjarmasin City to public service and institution/executor service, also to evaluate how far the development expenditure(in area and sector) to synchronize with the policy local development as seen in REPETADA. The used data is qualitative data and quantitative data from Kota Banjarmasin budget starting year 1995/1996 - 1999/2000, that gotten from Finance Department, Program Arranging Department, Dipenda and Bapedda Banjarmasin City. The research uses Descriptive Analysis and Comparative Budget Statement (CBS) Analysis. The result of the research shows that the process of arrangement of district income and expenditure at Banjarmasin City has not expressed the local inhabitants aspiration, where most of direction and common policy of budget dominated and express the high government aspiration and no optimal role of budget committee of district legislative assembly Banjarmasin City as people representative in region if compared by the role of executive budget committee. From year 1995/1996 - 1999/2000 average of expenditure allocation of public service achieve 61,68%, while expenditure of bureaucracy service is 38,32%, but average routine expenditure is still greater than development expenditure, that is 55,82% and 44,18%.And the allocation of the development expenditure budget does not synchronize with REPETADA, but for the about in area has the same priority with REPETADA
Kata Kunci : Anggaran Belanja Daerah,Penyusunan dan Alokasi, Kota Banjarmasin