PERANAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA DALAM PENEGAKAN HUKUM ANTI MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT PADA KASUS PERSEKONGKOLAN MENGATUR DAN MENENTUKAN PEMENANG TENDER OLEH SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL PROVINSI SULAWESI BARAT

ANNISA GILANG, Drs. Paripurna, S.H., M.Hum., LL.M

2015 | Skripsi | S1 ILMU HUKUM

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam Penegakan Hukum Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia dalam kasus persekongkolan. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui implementasi Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 terhadap persekongkolan dalam putusan KPPU Nomor 09/KPPU-L/2013 tentang dugaan pelanggaran Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2012. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan penelitian yuridis normatif, yakni penelitian dengan studi pustaka. Studi pustaka dilakukan dengan menelaah dokumen-dokumen yang ada seperti buku, laporan, penelitan, jurnal, dan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukan bahwa peranan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam rangka penegakan hukum anti monopoli pada kasus persekongkolan menggunakan pendekatan per se illegal. Penelitian ini juga menunjukan bahwa putusan KPPU Nomor 09/KPPU-L/2013 secara substansi telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 dan secara prosedural telah sesuai dengan Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2005.

This research determined to fully conceive the role of The Commission for The Supervision of Business Competition in upholding the Law of Anti-monopoly and Unhealthy Business Competition in Indonesia on conspiracy case. This research also determined to conceive the implementation of Article 22 Law Number 5 Year 1999 to conspiracy within The Commission for The Supervision of Business Competition Decision Number 09/KPPU-L/2013 concerning allegation of violation Law Number 5 Year 1999 upon West Sulawesi Province National Road Administration Work Force on Fiscal Year 2012. Method which conducted in the Research was juridical normative, literature review to be exact. Literature review is done by reviewing existing documents such as books, research results, journals, and legislations. Result research shows that role of The Commission for The Supervision of Business Competition in upholding the law of Anti-monopoly and Unhealthy Business Competition is using per se illegal approach. This research also shows that The Commission for The Supervision of Business Competition Decision Number 09/KPPU-L/2013 has substantially fulfilled elements of Article 21 Law Number 5 Year 1999 and has procedurally comprehended with KPPU Regulation Number 1 Year 2005.

Kata Kunci : Persekongkolan, Anti Monopoli