Evaluasi penyusunan anggaran belanja pembangunan :: Studi kasus pada Propinsi Jawa Barat

JUBAEDAH, Nunung, Drs. Harnanto, M.Soc.Sc

2002 | Tesis | Magister Ekonomika Pembangunan

Mengetahui indikasi adanya tumpang tindih belanja rutin di antara komponen belanja pembangunan penting dilakukan agar pemerintah daerah lebih bijaksana menghadapi kesulitan yang ditirnbufkannya, seperti rnasafah sasaran atas penggunaan dana publik pada sektor pembangunan,kemungkinan adanya konflik internal antara pelaksanaan tupoksi dengan aktivitas proyek dalam unit-unit organisasi, terutama yang memiliki volume proyek yang berskala besar, serta tidak tersedianya data riil jumlah investasi sektor publik yang bermanfaat sebagai bahan pertimbangan kebijaksanaan dalam pembangunan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar penyusunan anggaran belanja pembangunan apakah masih berdasarkan line item budgeting dan incremental, mengidentifikasikan belanja pembangunan daerah berdasarkan dimensi investasi sektor publik dan menganalisis tingkatan terjadinya tumpang tindih anggaran belanja rutin di antara anggaran belanja pembangunan. Alat analisis yang digunakan untuk mencapai tujuan penelitian adalah dengan analisis pertumbuhan yang dari rata-rata dan simpangan bakunya dilakukan uji-t untuk mengetahui dasar penyusunan anggaran belanja pembangunan. Analisis derajat ketumpang-tindihan belanja rutin pada anggaran belanja pembangunan dilakukan dengan memasukkan semua unsur biaya proyek (DIPDA) ke dalam model yang dirumuskan berdasarkan spesifikasi investasi menurut pendekatan akuntansi biaya, yaitu melalui matriks definisi investasi dan diagram test pengeluaran. Hasil penelitian yang diperoleh setelah menganalisis data adalah: 1) penyusunan anggaran belanja pembangunan selama masa penelitian baik dilihat dari sektor pembangunan maupun tahun anggaran masih menggunakan anggaran tradisional, yaitu incremental budgeting; 2) pada tahun anggaran 2001 penyusunan anggaran belanja pembangunan telah memasukkan unsur lain selain secara inkremental, yaitu arah kebijaksanaan pembangunan dengan memperhatikan analisis biaya manfaat; 3) terdapat tumpang tindih belanja rutin pada anggaran belanja pembangunan pada tahun anggaran 2001 sebesar 13,67%, yaitu pada belanja aparat 4,28% dan belanja publik 9,39%; 4) ditinjau dari aspek anggaran, organisasi, administrasi serta ekonomi, spesifikasi investasi perlu dilakukan terhadap anggaran belanja pembangunan daerah, juga berdasarkan belanja aparat dan belanja publik agar dapat memberikan pertanggungjawaban kepada publik; 5) besarnya tambahan belanja rutin untuk tahun anggaran 2002 diperkirakan sebesar 13,67% dari jumlah anggaran belanja pembangunan yang ada.

Knowing indication that there is recurrent expenditure overlapping between components of capital expenditure is important to be done, and than district government is wiser for facing difficult of them, for example, problem target of public funds using on development sector, may be there are intern conflict between tupoksi implementation and project activity in organization units, especially on project with large scale volume, and unavailability real data of public sector amount investments which use as consideration wisdom in district development. The study purpose is to know base of capital expenditure budgeting process it’s still based on line item budgeting and incremental, identify for district capital expenditure with based on dimension of public sector investment and analyze of overlapping rate of recurrent expend it ure budgeting between capital expenditure budgeting . Analyzed treatments that use to achieve study purpose is growth analyses by its average and standard deviations done t-test to know base of capital expenditure budgeting process. Overlapping rate of recurrent expenditure on capital expenditure analyses is done by setting all of project cost elements (DIPDA) into model that is formulated with based on investment specification by cost accounting approach, it is through matrix of investment definition and diagram of expenditure test. The study result analyzed data are: 1) the capital expenditure budgeting process during study period either of observed on development sectors or budgetary years still use traditional budgeting, it is incremental budgeting; 2) in the budgetary year 2001 capital expenditure budgeting process has set another element be side incrementally, it is policy direction of development with observe cost benefit analyzes; 3) there are recurrent expenditure overlapping between capital expenditure, in the year 2001 is 13,67%, officer expenditure’s 4,28% and of public expenditure’s 9,39%; 4) looking at it from budgeting aspect, organization, administration and economy, investment specification necessary is to be done on district capital expenditure budgeting, even based on officer expenditure and public expenditure in order to give public responsibility; 5) large of additional recurrent expenditure for the year 2002 is estimated about 13,67% from capital expenditure budgeting at the time.

Kata Kunci : Anggaran Pembangunan, Penyusunan