PERANAN AUNG SAN SUU KYI DALAM MASA TRANSISI POLITIK DI MYANMAR PERIODE 1990-an - 2000-an

FARIDA CHOIRUNISA, Dr. Eric Hiariej, M.Phil

2015 | Tesis | S2 Ilmu Hubungan Internasional

Rezim otoriter militer telah menguasai Myanmar sejak tahun 1962. Rantai kekuasaan bergilir militer tersebut dimulai dari kudeta yang dilakukan oleh Jenderal Ne Win. Setelahnya hingga tahun 1990, rezim militer menerapkan sistem politik satu partai sehingga tidak ada peran serta rakyat sipil dalam struktur Pemerintahan.Tidak adanya pengawasan serta kendali rakyat atas jalannya Pemerintahan kemudian menyebabkan milite rmenggunakan kekuasaannya untuk memperoleh keuntungan terutama dalam bidange konomi. Hal ini memunculkan kesenjangan sosial dan ekonomi yang besar antara elit militer dengan rakyat kalangan bawah. Kondisi yang demikian tersebut kemudian memicu perlawanan dari rakyat dan melahirkan gerakan-gerakan pro demokrasi yang dipelopori oleh Aung San Suu Kyi. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif yang didukung dengan sumber data pustaka sebagai data sekunder dan penelitian langsung ke lapangan sebagai data primer. Penelitian ini mencoba menjawab pertanyaan tentang bagaimanakah peranan Aung San Suu Kyi dalam masa transisi politik di Myanmar. Dikembangkan dan dianalisis berdasarkan kerangka teori transisi politik dan teori strukturalis, penulis mencoba melihat peran Aung San Suu Kyi pada dua periode masa yang berbeda yaitu pada era 1990-an dan 2000-an. Dari penelitian yang dilakukan, penulis menemukan bahwa Aung San Suu Kyi mengalami perubahan peran dari dua periode yang diteliti. Pada tahun 1990-an, Aung San Suu Kyi berperan sebagai aktivis pro demokrasi dan dalam mendorong proses demokratisasi di Myanmar, ia melakukan beberapa strategi untuk memperkuat gerakan rakyat bawah. Misinya ketika itu adalah menumbangkan rezim militer. Sementara itu pada tahun 2000-an, khususnya ketika ia telah dibebaskan sebagai tahanan rumah, Aung San Suu Kyi berubah peran menjadi seorang politisi moderat. Misinya pada masa ini adalah melakukan perubahan Konstitusi 2008 yang tidak demokratis dan menghalangi keinginannya untuk mencalonkan diri sebagai Presiden pada Pemilu 2015.

Myanmar has been ruled by military authoritarian regime since 1962.The military involvement in the Government structure started by the coup d etat carried out by General Ne Win. By then the military regime applying single-party political system, civilians have no opportunity to participate in the government structure. The absence of supervision and control of the people over the course of the military government then led them to gain advantages, especially in the economic field. This led to social and economic gap between the elite among military and the people. Such conditions raising protests from the people and bring forth to pro-democracy movements led by Aung San Suu Kyi. This research uses qualitative method where taken direct interviews with some correspondents as primary data resources and mixing with literatures as secondary data resources. Analyze with political transition theory and structuralism theory, this research tries to answer the question about how does Aung San Suu Kyis role in the political transition in Myanmar. Using these theories, the writer tries to show Aung San Suu Kyis role shifting from 1990s to 2000s. Refering tothe result of the research, the writer found that Aung San Suu Kyi experiences the role shifting between the two periods studied. In the1990s, Aung San Suu Kyi stepped forward as a pro-democracy activist, and in her effort to encourage the democratization process in Myanmar, she did some strategies to strengthen the grassroots movements. Her mission at this time was to break down the military regime. Meanwhile, in the 2000s, especially when she has been released under house arrest, Aung San Suu Kyi is now serves as member of the parliament and by thus change her role to a politician. Her mission at this time is to amend the undemocratic 2008 Constitution, this Constitution had impeded her desire to run for Presidential Candidate in 2015 upcoming election.

Kata Kunci : Aung San Suu Kyi, Myanmar, Transisi Politik