OTENTISITAS SKMHT YANG DIBUAT OLEH NOTARIS BERDASARKAN PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2012 DIKAITKAN DENGAN PASAL 38 UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN NOTARIS

CHRISTINO DESEKA, Taufiq El Rahman, S.H.,M.Hum

2015 | Tesis | S2 Kenotariatan

Tujuan penelitian ini adalah menganalisa dan mendeskripsikan secara jelas keotentisitasan dan akibat hukum dari SKMHT yang dibuat oleh notaris berdasarkan bentuk dan tata cara pengisian sesuai Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012. Penelitian ini juga dilakukan untuk menganalisa dan mendeskripsikan sinkronisasi hukum antara Perkaban Nomor 8 Tahun 2012 dengan peraturan perundang-undangan lainnya dikaitkan dengan Undang- undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif. Data yang digunakan berupa data primer dan sekunder. Penggalian data dilakukan dengan studi pustaka (library research). Setelah data terkumpul, maka data tersebut kemudian diolah dan dianalisisa. Analisis dilakukan dengan secara kualitatif maksudnya dengan mengelompokkan data aspek-aspek yang diteliti. Selanjutnya diambil kesimpulan yang berhubungan dengan penelitian ini, kemudian diuraikan secara deskriptif. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) yang dibuat dengan akta notaris sesuai dengan bentuk dan tata cara pengisian yang ditentukan Perkaban Nomor 8 Tahun 2012 menjadikan akta notaris tersebut menjadi akta di bawah tangan dan tidak bersifat otentik karena Pasal 38 UUJN. Bahwa Perkaban Nomor 8 Tahun 2012 yang dikeluarkan oleh Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional tidak sesuai dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

The purpose of this study is to analyze and describe clearly the authencity and legal consequences of SKMHT made by a notary based forms and procedures for filling pursuant to The Regulation of National Land Agency of the Republic of Indonesia Number 8 Year 2012. This study is also conducted to analyze and describe the legal synchronization between The Regulation of National Land Agency of the Republic of Indonesia Number 8 Year 2012 with other laws and regulations associated with Regulation Number 12 year 2011 on the establishment of legislation. This research is based on normative juridical law method. The data used in the form of primary and secondary data. Data mining is done with literature/library research. Once the data is collected, the data is then processed and analyzed. Qualitative analysis was used to group the data point to the aspects studied. Furthermore, we conclude that relate to this research, then outlined descriptively. Based on this study showed that SKMHT made by notarial deed in accordance with the forms and procedures for filling the prescribed The Regulation of National Land Agency of the Republic of Indonesia Number 8 Year 2012 is not authentic because it is not in accordance with Article 38 Regulation Number 2 Year 2012 on Notary . The Regulation of National Land Agency of the Republic of Indonesia Number 8 Year 2012 issued by the Minister of Agriculture / Head of National Land Agency is not in accordance with the principles of the formation of the legislation referred to in Article 5 of Regulation Number 12 Year 2011 on the Establishment of Laws and Regulations.

Kata Kunci : Authenticity , Power of Attorney Imposing Mortgage , Notary