TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGGUNAAN NOMENKLATUR "PROVINSI" DI DEPAN NAMA "DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA" PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

RETNO WULANSARI, Aminoto, S.H., M.Si

2015 | Tesis | S2 Hukum

Penelitian ini membahas mengenai tinjauan yuridis terhadap penggunaan nomenklatur "Provinsi" di depan nama "Daerah Istimewa Yogyakarta" pasca Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, di mana penelitian ini bertujuan untuk menguraikan dan menganalisis pengaturan mengenai Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai satuan pemerintahan daerah yang bersifat istimewa, serta menganalisis terhadap penggunaan nomenklatur "Provinsi" dalam Peraturan Daerah DIY pasca Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Bentuk data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data pustaka dan data lapangan. Data pustaka diperoleh dengan cara inventarisasi bahan-bahan hukum, sedangkan data lapangan diperoleh melalui wawancara terbuka dengan narasumber. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Undang-Undang yang mengatur tentang pemerintahan daerah, sejak masa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 sampai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, pada umumnya memberikan gambaran DIY sebagai satuan pemerintah yang bersifat istimewa hanya pada aspek pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan mempertimbangkan calon dari Keturunan Sultan Yogyakarta dan Paku Alam yang memenuhi syarat sesuai dengan Undang-Undang. Keistimewaan DIY baru dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY, yang meliputi: tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur; kelembagaan Pemerintah Daerah DIY; kebudayaan; pertanahan; dan tata ruang. Selanjutnya, pilihan untuk menggunakan atau tidak menggunakan kata "Provinsi" dalam Peraturan Daerah DIY pada dasarnya merupakan hak dari pemerintah daerah DIY. Bagaimanapun, masalah tersebut hanyalah berkaitan dengan penyebutan nomenklatur dan tidak mengubah kedudukan DIY dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012, Daerah Istimewa Yogyakarta adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga sesungguhnya, keputusan untuk tidak menggunakan nomenklatur "Provinsi" di depan nama "Daerah Istimewa Yogyakarta" tidak bertentangan dengan Konstitusi.

This study discusses yuridical analysis on the application of the nomenclature "Provinsi" in front of the name of "Daerah Istimewa Yogyakarta" after Law Number 13 year of 2012 on the Privileges of Special Region of Yogyakarta, where this study aims to describe and analyze Special Region of Yogyakarta as a local governance that is privileged, and analyzed against the application of the nomenclature "Provinsi" in a Regional Regulation of DIYafter Law Number 13 year of 2012 on the Privileges of Special Region of Yogyakarta. This research is a normative legal study. The forms of the data used in this study are the literature data and field data. Literature data obtained by means of an inventory of legal materials, while the field data obtained through open interviews with informants. The results of this study indicate that Law which regulates the local governance, since Law Number 22 year of 1948 to Law Number 32 year of 2004, generally provides an overview of DIY as a local government that is privileged, only the aspects of the appointment of Governor and Deputy Governor to consider candidates from the descendants of Sultan Yogyakarta and Paku Alam who qualify in accordance with Law. The privilege of the DIY reinforced in Law Number 13 of year 2012 on the Privileges of Special Region of Yogyakarta, which include: procedures for filling positions, the legal status of the Governor and Deputy Governor, duties, and authority of the Governor and Deputy Governor; the institutions of local government of Yogyakarta; culture; land; and spatial. Furthermore, the choice to use or disuse the word "Provinsi" in the Regional Regulation of DIY basically is the right of local government of DIY. However, the problem is only related to the mention of the nomenclature and does not alter the position of DIY in the constitutional's system of Indonesia. Based on Article 1 paragraph 1 of Law Number 13 year of 2012, Yogyakarta is the province which has the privilege in the management of the governance matters within the framework of the Unitary Republic of Indonesia. So in fact, the decision for not using the nomenclature "Provinsi" in front of the name of "Daerah Istimewa Yogyakarta" is not contrary to the Constitution.

Kata Kunci : Keistimewaan, Provinsi, Daerah Istimewa Yogyakarta