Kajian Yuridis Pelaksanaan Cost Recovery Dalam Sistem Production Sharing Contract Menurut Ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Dikaitkan Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2010

ANTON DEDI HERMANTO, SH, Prof. Dr. Nurhasan Ismail, S.H., M.Si.

2014 | Tesis | S2 Hukum

INTISARI Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33, ayat (2) dan (3), ayat 2 menyebutkan ; Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara; ayat (3) menyebutkan ; Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sehingga Minyak dan gas bumi merupakan sumber daya penting dalam perekonomian nasional yang dikuasai oleh Negara, maka sudah sepantasnya dikelola secara professional, maksimal dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Pengelolaan pertambangan minyak dan gas bumi, Indonesia masih mengundang investor asing yang memiliki kemampuan sumber daya manusia, teknologi, khususnya dalam tahap eksplorasi dan produksi serta investasi yang besar maka perlu melakukan kontrak kerja sama dengan berpedoman kepada bagi hasil yang dikenal dengan Kontrak Bagi Hasil (Production Sharing Contract). PSC adalah konsep pengelolaan sumber daya minyak dan gas dengan sistem bagi hasil produksi antara Negara dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama baik perusahaan dalam negeri maupun luar negeri. Penulisan menganalisis tentang pelaksanaan cost recovery dalam production sharing contract menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi dikaitkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 Tentang Biaya Operasi Yang Dapat Dikembalikan Dan Perlakuan Pajak Penghasilan Di Bidang Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi. Dari penelitian menunjukkan bahwa pengaturan Kontrak Bagi Hasil (Production Sharing Contract) tidak diatur secara eksflisit di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001. Akan tetapi Production Sharing Contract dan prosedur penyelesaian sengketa didasarkan pada kesepakatan-kesepakatan para pihak yang dituangkan dalam kontrak bagi hasil. Di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tidak mengatur secara tegas prosedur pengembalian biaya operasi, namun secara normative, cost recovery diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Pemberlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Migas dengan mengacu pada Undang-Undang Perpajakan (Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008). Biaya yang dapat dimasukkan sebagai cost recovery adalah biaya yang dikeluarkan oleh kontraktor yang terkait langsung dengan operasi eksplorasi dan produksi migas di Indonesia sebagaimana yang tertuang dalam pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010.

Based on the 1945 Constitution article 33, paragraph (2) and (3), paragraph 2 mentions; Branches of production which is important for the country and took control of his life many people ruled by the State; paragraph (3) mention; Earth, water and natural resources contained therin controlled by the State and used for the wekfare of the people as big as possible. So oil and natural gas resources is important in the national economy that is controlled by the State, then it is appropriate that maximum, professionally managed and used as big as possible for the welfare and prosperity of the people. The management of mining, oil and gas, Indonesia still invite foreign investors who have the capability of human resources, technology especially in the stage of exploration and production as well as a great investment it needs to do the same with the employment contract based upon of the Contract for the Results (Production Sharing Contract). Production Sharing Contract is the concept of the management of oil and gas resources with a system for the production of results between countries and good Cooperation Contract Contractor firms in the country and abroad. Study and analyze writing on the implementation of cost recovery in the production-sharing contract in accordance with the provisions of Act No. 22 of 2001 concerning Oil and Gas associated with the Government Regulation number 79 in 2010 about the operating cost is refundable income tax Treatment and Businesses Upstream Oil and Gas. The results showed that the contract arrangements for results (Production Sharing Contract) are not set up for explicit in Act No. 22 of 2001, but the Production Sharing Contract and dispute resolution procedure is based on the agreement of the parties to the contract for the results poured in. On Act No. 22 of 2001 is not set explicitly the procedure returns the cost of the operation, but it is normative, cost recovery is set out in Government Regulation (PP) No. 79 in 2010 about the operating cost is refundable and the enactment of the income tax in the upstream oil and gas business with reference to the Taxation Act (Act No. 41 in 2008). Costs that may be included as a cost recovery is the cost incurred by the contractor that are directly related to oil and gas exploration and production operations in Indonesia, as stated in article 12 Government Regulation Number 79 year 2010.

Kata Kunci : cost recovery, production sharing contract