GERAKAN PERLAWANAN PETANI (Studi Kasus Gerakan Perlawanan Petani Melalui Organisasi Massa Dalam Mempertahankan Kepemilikan Lahan Di Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur)
RYAN ANTONI, Miftah Adhi Ikhsanto, Mi.OP
2015 | Tesis | S2 Politik dan PemerintahanABSTRAK Besarnya kepentingan baik individu, kelompok, ataupun lembaga-lembaga terhadap tanah, dengan sendirinya akan memunculkan upaya-upaya untuk mempertahankan hak-hak atas tanah. Hal ini yang kemudian menciptakan konflik kepentingan terhadap tanah. Begitu pula yang terjadi di Desa Bukit Pariaman Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur. Penetapan status hukum kawasan menjadi kawasan kehutanan menyebabkan kurangnya akses masyarakat petani terhadap tanah yang menjadi sumber penghidupan utamanya. Di sisi lain, kebijakan tersebut sebaliknya memberi kesempatan dan peluang bagi para investor untuk melakukan kegiatan industri seperti halnya industri pertambangan batu bara, dan sekaligus mengenyampingkan kepentingan masyarakat petani. Hadirnya PT. MSJ yang bergerak di bidang industri pertambangan, pada akhirnya menciptakan konflik perebutan tanah dengan masyarakat petani. Aktifitas PT. MSJ menyebabkan tersingkirnya masyarakat petani dari tanah-tanah pertaniannya. Tidak adanya dukungan dan keberpihakan negara terhadap para petani, mendorong para petani untuk mencari alternatif penyelesaian yaitu dengan melibatkan ormas Komando Pertahahan Adat Dayak Kalimantan (KPADK) yang berbasiskan etnis, guna melakukan advokasi terhadap para petani. Permasalahan tersebut pada akhirnya menimbulkan gerakan perlawanan yang dilakukan oleh Petani melalui organisasi massa. Oleh karena itu penelitian ini berupaya untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan munculnya gerakan perlawan yang dilakukan petani melalui ormas KPADK, dan bentuk-bentuk perlawanan yang dilakukan oleh petani melalui ormas tersebut. Dengan menggunakan desain penelitian studi kasus (case study) melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini menemukan bahwa faktor yang menyebabkan munculnya gerakan perlawanan yang dilakukan oleh petani melalui ormas KPADK, yakni : Pertama adanya ketidaksenangan petani maupun KPADK terhadap kesenjangan antara harapan/keinginan yang berbanding terbalik dengan kemampuan kelompoknya. Kedua, yaitu munculnya rasa solidaritas etnis yang bersumber pada identitas kolektif. Ketiga, tidak adanya itikad baik dari PT. MSJ untuk memberikan nilai ganti rugi lahan para petani yang mengalami penggusuran. Keempat, yaitu marjinalisasi yang dilakukan negara dan swasta (PT. MSJ) terhadap masyarakat petani yang diidentifikasi KPADK sebagai bagian dari kelompok etnisnya. Adapun bentuk-bentuk gerakan perlawanan yang dilakukan petani melalui ormas KPADK yaitu perlawanan terbuka (secara langsung) dan perlwanan tertutup (diam-diam), dengan strategi pendekatan hukum, penggalangan tekanan publik, dan perlawanan fisik. Dalam melakukan bentukbentuk gerakan perlawanan tersebut, petani dan KPADK menggunakan dua metode, yaitu metode dengan menggunakan kekerasan (violence) dan metode tidak dengan kekerasan (non violence).
ABSTRACT This research aims to analytically describes the struggle of the local peasants in the Sub District of Tenggarong Seberang, Kutai Kertanegara District in the Province of East Kalimantan to claim their rights for access to land. Conflict over land eventually leads each of the involved actors to carry certain actions in order to secure their interest as the case highlighted in this research shows. The state�s decision to ascertain the customary land of the local peasants in this sub-district as a conservatory forest has denied them access to the main source of their livelihood. On the other hand, this policy has given broader opportunity for the investors to conduct coal mining activities which further exclude the local indigenous peasants. One of the mining corporations is the MSJ Ltd. whose mining activity has contributed to spark conflict against the local indigenous peasants. The perceived absence of the state among the peasants in this dispute has led them to find alternative solution through the ethnic based mass organization namely Komando Pertahahan Adat Dayak Kalimantan (KPADK) to advocate their cause. This research specifically aims to identify the factors which nurture the resistance movement from among the peasants through this particular organization and its forms of resistance. This research is a qualitative research, designed as a case study. Its findings are, first, there has been common discontent from among the local peasants and the KPADK due to the deprivation of their expectations on issue of protection and recognition of their customary way of life. Second, there has been growing awareness of common ethnic identity. Third, there has been no satisfactory response on the behalf of the MSJ Ltd., especially on the issue of land compensation. Fourth, The state and the business entities (represented by the MSJ Ltd.) have marginalized the local indigenous peasant which KPADK identifies as their fellow ethnic group. The resistance takes direct and indirect forms, through litigation, mobilization of public opinion, and physical resistance with both violent and non-violent means.
Kata Kunci : Gerakan perlawanan, petani dan ormas KPADK, kepemilikan lahan / Resistance Movement, Peasants, Mass Organization, KPADK, land tenure