Kebijakan Dasar Penanaman Modal Dalam Menetapkan Pembatasasn Investasi Bagi Penanaman Modal Asing Berdasarkan Prinsip Kepastian Hukum

ARY ZULFIKAR, Prof. M. Hawin, S.H., LL.M., Ph.D.

2015 | Tesis | S2 Hukum

Dalam rangka menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif, Pemerintah telah menetapkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Peraturan Presiden No. 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal. Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut, Pemerintah secara berkala menetapkan daftar bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan atau yang dikenal juga dengan istilah Kebijakan Daftar Negatif Investasi (DNI). Penelitian ini untuk mendapatkan gambaran tentang mekanisme penyusunan Kebijakan DNI dengan menggunakan parameter yang terukur serta dapat dipertanggungjawabkan guna memberikan kepastian hukum bagi penanam modal. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder dan melakukan analisis kualitatif deskriptif. Bahan hukum yang dikaji antara lain Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan berbagai peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kebijakan penanaman modal serta beberapa peraturan pelaksananya. Berdasarkan penelitian Penulis, dalam menetapkan Kebijakan DNI, Pemerintah tidak hanya menetapkan persyaratan masuknya modal asing di Indonesia (entry requirements), tetapi juga menetapkan persyaratan operasional lainnya (operational requirements). Mengingat pengaturan Kebijakan DNI menganut sistem terbuka, yaitu bahwa semua bidang usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan, maka sebaiknya dalam menetapkan Kebijakan DNI harus didasarkan pada suatu parameter penyusunan DNI yang jelas dan terukur guna menghindari adanya ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan kegiatan penanaman modal di Indonesia.

In the framework of creating a conducive investment climate, the Government had enacted Law No. 25 of 2007 on Capital Investment and Presidential Regulation No. 76 of 2007 on the Criteria and Requirements for the Determination of Business Fields Closed to Investment and Business Fields Open to Investment with Conditions. Based on the aforesaid law and regulation, the Government regularly determines the list of business fields closed to investment and business fields open to investment with conditions, also known as the Policy of Negative List of Investment (NLI). This research aims to obtain an understanding regarding the mechanism of creating the NLI Policy using measured and accountable parameters in order to provide legal certainty for investors. The research method used herein is a normative juridical research, i.e. legal research conducted by analyzing literature or secondary sources and conducting a qualitative descriptive analysis. The legal materials studiedinclude Law No. 25 of 2007 on Capital Investment and various other laws and regulations related to the capital investment policy as well as the relevant implementing regulations. Based on the author���¢�¯�¿�½�¯�¿�½s research, in determining the NLI Policy, the Government not only determines the entry requirements for foreign capital into Indonesia, but also determines other operational requirements. Bearing in mind that the stipulation of the NLI Policy adopts an open system whereby all business activities are open for investment except for those stipulated as being closed or open with conditions, therefore it is advisable that the determination of the NLI Policy be based on a clear and measurable NLI establishment parameter in order to avoid any legal uncertainty in the carrying out investment activities in Indonesia.

Kata Kunci : Penanaman Modal, Kebijakan DNI, Parameter Penyusunan DNI