Anggaran belanja daerah Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah ditinjau dari proses dan pengalokasian
MUSTAFA, Muchsin, Dr. Arief Ramelan Karseno, MA
2002 | Tesis | Magister Ekonomika PembangunanPenelitian ini bertuj uan mengevaluasi proses penyusunan dan pengalokasian anggaran belanja daerah di Kabupaten Halmahera Tengah. Variabel yang diamati adalah belanja rutin dan belanja pembangunan serta data yang digunakan adalah data kualitatif dan data kuantitatif APBD Kabupaten Halmahera Tengah dari tahun 1995/1996-1999/2000 yang diperoleh dari Bagian Keuangan, Kantor Pusat Statistik Kabupaten Halmahera Tengah, di samping stu& kepustakaan. Alat analisis yang digunakan yaitu Desknptif Analisis dan Comparative Budget Statement (CBS) baik secara horizontal maupun vertikal. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa proses penyusunan anggaran belanja rutin Kabupaten Halmahera Tengah dilakukan dengan pendekatan top down approach sedangkan anggaran belanj a pembangunan dengan pendekatan bottom up approach, kebijakan bupati dan sebagian didominasi arahan pemerintah atasan, peran DPRD belum optimal dan masih lemah dalam proses pengawasan anggaran serta tidak terlibat sejak dari awal. Dari sisi pengalokasian belanja selama 5 tahun anggaran, alokasi untuk belanja rutin rata-rata per tahun sebesar Rp26,508 milyar atau 52,68%, belanja pembangunan Rp23,813 milyar atau 47,32% dari total belanja daerah sedangkan pengalokasian anggaran berdasarkan fungsi organisasi pemerintah, untuk kelompok pelayanan birokrasi rata-rata per tahun sebesar Rp29,4 I 1 milyar atau 58,45% dan pelayanan publik sebesar Rp20,909 milyar atau 4 I 35%. Secara terperinci anggaran belanja dapat diuraikan sebagai berikut untuk belanja rutin kelompok pelayanan birokrasi mendapat alokasi anggaran rata-rata per tahun sebesar Rp22,66 1 milyar atau 45,03%, pelayanan publik Rp3,847 milyar atau 7,65% dan alokasi belanja pembangunan untuk pelayanan birokrasi Rp6,744 milyar atau 13,40% milyar atau 33,92% untuk pelayanan publik.
The Research is aimed at evaluating the arranging proces and allocating of the regional budget in middle Halmahera regency. The observed variable is routine expenses and development ones which use both qualitative and quantitative datas of APBD middle Halmahera from 1995’1 996- 1999/2000 adobted from the financial section, bureau for statistics of the regency, besides literature study. The analysis device used in is descriptive Analysis and Comparative Budget Statement (CBS) even horizontally or vertically. Result of the research has appointed that the arrangmg process of middle Halmahera for routine expenses was run by top down approach whereas bottom up for budget development, the policy’s regent and part of them had been dominated by directive government, DPRD role was unoptimal and still frail in budget controlling process and was not involved in it from beginning. From the allocating of side for expenses during five - budgetary year, the allocating for routine expenses was Rp26,8 13 billions or 52,68%, the development expenses were Rp23,813 billions or 47,32% of total - regional expenses for the service group of bureaucracy spent Rp29,411 billions per year on an average or 58,45% and the public service was Rp20,909 billions or 41,55%. In detail budget can be explained as follows, for routine expenses of bureaucracy servis group got the budget allocation in the amount of Rp22,661 billions on an average or 45,03%, Rp3,847 billions or 7,65 were for the public service and the allocation of development expenses bureaucracy was Rp6,744 billions or 13,40% and Rp17,069 billions or 33,92% were for the public service.
Kata Kunci : Anggaran Belanja Daerah,Proses dan Pengalokasian