PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA (STUDI ANALISIS ISI UU NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN DAN UU NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL)

DYAH WAHYU APRILINA, Dr. Phil. HERMIN INDAH WAHYUNI

2015 | Tesis | S2 Administrasi Publik

Pembangunan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan satu bidang yang vital dalam pembangunan nasional sebagai penentu masa depan bangsa. Pembangunan kualitas SDM antara lain diimplementasikan melalui pembangunan sektor kesehatan dan pendidikan. Hasil pembangunan kedua sektor tersebut seharusnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat, laki-laki dan perempuan, di manapun ia berada. Nyatanya, ada hambatan-hambatan yang mungkin dialami oleh seseorang, laki-laki maupun perempuan, berupa ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender. Pengarusutamaan Gender (PUG) menawarkan alternatif kebijakan yang menjamin masyarakat dapat memperoleh akses untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan (kontrol) sehingga manfaat pembangunan sektor kesehatan dan pendidikan dapat dinikmati secara adil dan setara. Integrasi strategi PUG di dalam peraturan perundangan ditandai dengan adanya keterjaminan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat secara adil dan setara. Penelitian ini melihat bagaimana integrasi PUG di dalam kebijakan publik, khususnya dalam bentuk peraturan perundangan. Analisis isi kualitatif merupakan metode untuk memahami isi suatu kebijakan, baik yang tersurat maupun tersirat, dengan menggunakan kerangka teori tertentu yang relevan. Penelitian ini melihat kedua UU terkait pembangunan SDM dari sudut pandang PUG. Sudahkah ada integrasi strategi PUG di dalam UU Kesehatan dan UU Sisdiknas? Karenanya, studi analisis isi kualitatif menjadi metode penelitian yang tepat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU Kesehatan telah dapat mengakomodasi semua isu gender serta menjamin Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) hampir di semua parameter, akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat, hingga dapat dikatakan telah ada integrasi PUG di dalamnya. Peneliti menyimpulkan UU Kesehatan telah cenderung bersifat responsif gender. Sedangkan yang terjadi dalam UU Sisdiknas, ternyata ada beberapa isu gender yang belum terakomodasi sehingga praktis belum ada keterjaminan Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) pada beberapa isu tersebut. Peneliti menyimpulkan bahwa UU Sisdiknas cenderung bersifat netral gender. Hasil yang berbeda pada kedua UU tersebut akan membawa dampak yang signifikan terhadap pembangunan kualitas SDM. Manusia sehat cenderung akan lebih mudah diwujudkan daripada manusia cerdas. Ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender masih akan terjadi apabila kedua UU tersebut tidak segera direvisi pada bagian-bagian yang belum mendukung keterjaminan Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG).

The development of human resources quality is a vital aspect of national development, as a determinant of the nation future. The development of human resources quality are implemented through the development of health and education sectors. The results of the development of these two sectors should bring the optimum benefits to the whole community, men and women, wherever they may be. In fact, there are some obstacles that may be experienced by a person, male or female, in the form of gender inequality and injustice. Gender mainstreaming offers an alternative policy that guarantees the public can gain access to participate in decision-making process (control) so that the benefits of the development of health and education sectors can be enjoyed fairly and equitably. Integration of gender mainstreaming strategy in the legislation characterized by the access assurance, participation, control, fair and equitably benefit. This research looked at the integration of gender mainstreaming in public policy, especially in the form of legislation. The qualitative content analysis is a method to understand the content of a policy, either explicitly or impliedly, by using a relevant theoretical frameworks. The research looked at two acts related to human development from the perspective of gender mainstreaming. Have gender mainstreaming strategies integrated in Health Act and Education Act? Therefore, the qualitative content analysis is appropriate to the research methods. The results figured out that the Health Act has been able to accommodate all gender issues and ensure Gender Equality and Equity in almost all parameters, access, participation, control, and benefits, so it can be said that Health Act has gender mainstreaming integration in it. Researcher concluded that Health Act have tended to be gender responsive. While that happens in the Education Act, there were some gender issues that have not been accommodated so that there is no Gender Equality and Equity assuredness on some of these issues. Researcher concluded that Education Acts tended to be gender neutral. The different results in these two acts would bring a significant impact on the quality of human resource development. Healthy human tends to be easier to be realized than an intelligent one. Gender inequality and injustice is still going to happen when these two acts do not soon be revised on their parts that do not support the assuredness of Gender Equality and Equity.

Kata Kunci : Pengarusutamaan gender, kesetaraan dan keadilan gender, kesehatan, pendidikan, pembangunan kualitas sumber daya manusia, gender mainstreaming, gender equality and equity, health, education, human resource development