Tingkat kemandirian kota Kupang ditinjau dari aspek keuangan dalam melaksanakan otonomi daerah 1997/1998-2001

da COSTA, Matheus A.B.H, Drs. A. Budi Purnomo, MA

2002 | Tesis | Magister Ekonomika Pembangunan

Pelaksanaan sistem desentalisasi yang lebih mengedepankan prinsip otonomi daerah menuntut semua pihak untuk melakukan perubahan dan pemahaman tentang tugas dan kewenangan pemerintah daerah. Pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk melaksanakan fungsi dan tugasnya secara tertib dan transparan, terutama dalam memenuhi pelayanan publik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kemandirian Kota Kupang ditinjau dari aspek keuangannya dalam melaksanakan otonomi daerah. Sumber data selama kurun waktu 1997/1998 — 2001 merupakan data sekunder yang diambil dari Bagian Keuangan Setda Kota Kupang, Kantor Bappeda, Badan Pusat Statistik dan Dinas Pendapatar: Daerah Kota Kupang serta Biro Keuangan dan Kantor Badan Pusat Statistik Propinsi Nusa Tenggara Timur. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah derajat otonomi fiskal, rasio Sumbangan dan bantuan terhadap APBD, indeks kemampuan rutin, tingkat efisiensi dam efektivitas serta upaya fiskal. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kemandirian Kota Kupang dari aspek keuangan masih relatif rendah di mana rata-rata peranan PAD terhadap total penerimaan daerah hanya sebesar 9,73%, tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat rata-rata sebesar 79,13%, indeks kemampuan rutin dalam membiayai belanja rutin rata-rata hanya sebesar 14,13%, tingkat efisiensi pengelolaan PAD rata-rata sebesar 17,58% dan tingkat efektivitasnya rata-rata sebesar 103,77%. Posisi fisakal daerah dari dimensi UPPAD menunjukkan kuatnya upaya pengumpulan pajak yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Kupang, yaitu rata-rata 6,45 selama periode analisis. Dari dimensi Indeks Kinerja PAD, posisi fiskal Kota Kupang menunjukkan rata-rata 1,48 atau lebih kecil dari satu selama periode analisis dan dikelompokkan pada kategori lemah.

Desentralization forces all sectors to make a change and to understand better about assign and competence of regional government based on autonomy principal. Regional government duties are to materialized a function and an assignment as order and transparant mostly for the better public services. The main purpose of this research is to discern degree of autonomy at Kupang City consider to financial aspect in regional autonomy implementation. The data used this research are secondary data obtained at 1997/1998-2001 period from Financial Bureau of Kupang City, Regional Development Plan Institution, Central Statistic Institution and Regional Income Institution also Financial Bureau and Central Statistic Institution at Nusa Tenggara Timur Province. The analysis tools which used on this research are fiscal autonomy degree, ratio between transfer and APBD, routine ability index, efficiency and efectiveness and fiscal expedient. The result of analysis showed that degree of autonomy of Kupang City at financial aspect is lower then others which the mean of PAD to regional income just 9,73%, the dependence upon central gonernment 79,13%, routine ability index 14,13%, efficiency of PAD 17,58% and efectiveness 103,77%. The regional fiscal potision of UPPAD dimention showed that The Government of Kupang City works hard to take more tax it showen 6,45 for the past analysis period. The PAD dimention showed that fiscal position of Kupang City as 1,48 or bigger then one over the analysis period and this mean strongger.

Kata Kunci : Keuangan Daerah, Otonomi Daerah, Kemandirian Kota Kupang