Kinerja dinas kebersihan kota dalam pengelolaan retribusi kebersihan di Kota Palu periode 1996/1997-2000

BAHAR, Drs. Abdul Halim, BA.,Akt

2002 | Tesis | Magister Ekonomika Pembangunan

Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Lahirnya kedua Undang-undang tersebut merupakan proses dinamika negara demokrasi yang menuntut perkembangan dan kemajuan dari berbagai ketertinggalan dalam penyelenggaraan Negara yang ditandai dengan penyerahan urusan pemerintahan dad pemerintah pusat kepada daerah untuk menjadi urusan rumahtangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Reformasi sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah suatu upaya untuk njewujudkan peningkatan kemandirian daerah. Pelaksanaan otonomi daerah memerlukan strategi dalam rangka peningkatan penerimaan daerah (Pendapatan Ash Daerah). Salah satu sumber pendapatan asli daerah yang mendukung .peningkatan PAD adalah peningkatan pengelolaan retribusi kebersihan/retribusi persampahan, mengingat potensi tersebut mempunyai prospek yang cerah di masa mendatang. Penelitian ini menggunakan alat analisis pertumbuhan, kontribusi, efisiensi dan efektivitas pengelolaan retribusi kebersihan Kota Palu. Alat analisis tersebut bertujuan mengukur kinerja Dinas kebersihan sebagai salah satu lembaga daerah. Hasil analisis selama periode 1996/1997-2000 dan periode 1996/1997-1999/2000: pertumbuhan penerimaan retribusi kebersihan terhadap retribusi daerah didapat masing-rnasing rata-rata tumbuh 5,6%, dan -6,53%. Selanjutnya kontribusi retribusi kebersihan terhadap retribusi daerah, rata-rata sebesar 22,90% untuk periode 1996/1997-2000 dan periode 1996/1997-1999/2000 kontribusinya sebesar 22,33%. Kontribusi retribusi kebersihan terhadap PAD sebesar 8,38% (periode 1996/1997-2000) dan sebesar 8,36% (periode 1996/1997-1999/2000). Kontribusi retribusi kebersihan terhadap APBD pada periode 1996/1997-2000 adalah sebesar 0,86% dan periode 1996/1997-1999/2000 kontribusinya sebesar 0,88%. Efisiensi pemungutan retribusi kebersihan selama periode 1996/1997-2000 rata-rata mencapai 126% /tahun, sedangkan periode 1996/1997-1999/2000 mencapai 141%. Keefektivan yang dicapai selama periode 1996/1997-2000 rata-rata sebesar 59,1 % /tahun, sedangkan periode 1996/1997-1999/2000 adalah sebesar 55,6%.

The implementation of local autonomy is based on the Regulation numbering 22, 1999 on Local Government and the Regulation numbering 25, 1999 on Financial Balancing between central and local governments. The birth of these two regulations refer to dynamic process of democratic country demanding improvement and development from the fact of having fallen behind in governing the country. This dynamics has been shown with a change from a centralization into decentralization systems. This means that the local government has been given some rights to manage its own affairs based on its own interests in the tie of Unitary State of Republic of Indonesia. Reformation on local government implementation system is one of the efforts to increase local government to become autonomous. Local autonomy implementation demands strategies in the effort to increase local revenues. It is, among other things, cleaning retribution; it has a good prospect in the future. The research analysis instruments used are: growth, contribution, efficiency and effectiveness of cleaning retribution in Palu City District. Those research instruments are used to analyze performance of Cleaning Office as one of the local institutions. Analysis result shows during the period of research involving the year of 2000, revenue growth of cleaning retribution to local retribution is in the average of 5,6%; without the year of 2000 it grows up to (-6,53%). Furthermore, contribution of cleaning retribution to Local Originated Revenue is in the average of 22,90%; without the year of 2000 its contribution is 8.36%. Contribution of cleaning retribution to Budget of Local revenue and Expenditure (APBD) is 0.86%; without the year of 2000 its contribution is 0.88%. Efficiency of cleaning retribution collection during the period of research is in the average of 126%1 a year; whereas without the year of 2000 its efficiency is 141%. Its effectiveness during the period of research is in the average of 59,1%; whereas without the year of 2000 its effectiveness is 55,6%.

Kata Kunci : Retribusi Kebersihan, Kinerja Dinas Kebersihan Kota