Evaluasi Implementasi Akuntabilitas Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (Studi Pada Pemerintah Daerah Provinsi Maluku)
DISKA B. M. ERBABLEY, Rusdi Akbar., Akt., M.Sc.,Ph.D
2015 | Tesis | S2 AkuntansiPenelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan sistem akuntabilitas keuangan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Provinsi Maluku. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan metode studi kasus. Jumlah populasi dalam penelitian adalah 74 SKPD. SKPD yang terpilih sebagai sampel sebanyak 3 SKPD yaitu UPTD Taman Budaya Provinsi Maluku, Badan Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Maluku dan Inspektorat Daerah Provinsi Maluku. Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara semisterstuktur dan dokumentasi. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik convenience sampling untuk SKPD dan teknik purposive sampling untuk memilih responen di SKPD. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis tematik. Penerapan akuntabilitas keuangan di Provinsi Maluku tergolong rendah. Hal ini disebabkan oleh LK Provinsi Maluku tidak mengungkapkan keseluruhan data yang dimiliki oleh SKPD, LK Provinsi Maluku melanggar UU yang ditetapkan oleh Pemerintah, LK belum sesuai dengan SKPD dan lemahnya pengendalian internal SKPD Provinsi Maluku. Kendala penerapan akuntabilitas keuangan yang dialami oleh SDM di Provinsi Maluku dikelompokan menjadi 3 kelompok yaitu SDM, UU atau aturan Pemerintah dan Pengendalian Internal. Dari segi SDM diperoleh 6 kendala yaitu: pemahaman aparatur pemerintah terhadap akuntabilitas keuangan, kuantitas aparatur Provinsi Maluku, kualitas aparatur Provinsi Maluku, perilaku aparatur Provinsi Maluku, komitmen aparatur Provinsi Maluku, kelalaian aparatur Provinsi Maluku. Dari segi UU atau aturan Pemerintah diperoleh 3 kendala yaitu: kuantitas UU atau aturan Pemerintah, perubahan UU atau aturan Pemerintah dan kepatuhan terhadap UU atau aturan Pemerintah. Dari segi pengendalian internal diperoleh 2 kendala yaitu: penugasan lapangan Inspektorat Daerah Provinsi Maluku dan alokasi anggaran terhadap kegiatan pengawasan internal SKPD Provinsi Maluku.
This study aimed to evaluate the implementation of accountability in the institution of local government at Maluku. The research approach used in this study was a qualitative descriptive study using the case study method. The population in this study is 74 institution at Maluku province selected as the sample of 3 institutions are UPTD Cultural Park Maluku province, Bureau of Revenue and Fiscal Management and Regional, Inspectorate Maluku Province. Techniques of data collection are interviews, observation and documentation. Selection sample method in this study using a convenience sampling technique for select institutions and purposive sampling techniques to select respondent in the institution. The data analysis technique used in this study is a thematic analysis. Based on the results of data collection and analysis revealed that the application of financial accountability in the institution of local government at Maluku is low. This is because the financial statement of Moluccas province is not in accordance with SAP, the information disclosed in financial statement incomplete, the institution of local government at Maluku province do not comply with the Act and the weakness of international control. Constraints that cause the apparatus is not capable of implementing financial accountability in the public sector are: the lack of understanding concept of accountability, lack of quantity and quality of the apparatus, the apparatus behavior are less concerned with the regulation, the amount of the Act or the rules set by the Government, the lack of commitment to the duties and responsibilities and the number of days internal auditors are limited.
Kata Kunci : New Public Management, Good Governance, Akuntabilitas Keuangan.