Evaluasi kinerja manajemen fiskal daerah kota bontang tahun anggaran 2000-2002

TAUFIQURRAKHMAN, Dr. B.M. Purwanto, MBA

2002 | Tesis | Magister Ekonomika Pembangunan

Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, banyak merubah tata penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Diberikannya otonomi kepada wilayah Kabupaten/Kota, daerah akan leluasa dalam mengatur kelembagaan, pendanaan, pelaksana, sarana dan prasarana, berdasarkan kewenangan yang diberikan. Pelaksanaan sistem desentralisasi yang Iebih mengedepankan prinsip otonomi daerah menuntut semua pihak untuk melakukan perubahan dan pemahaman tentang tugas dan kewenangan pemerintah daerah. Pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk melaksanakan fungsi dan tugasnya secara tertib dan transparan, terutama dalam memenuhi pelayanan publik. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja manajemen fiskal daerah Kota Bontang Propinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2000 —2002. Pengamatan yang dilakukan di Kota Bontang atas pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, dilihat pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sebagai Iangkah melihat kemandirian pembiayaan dan identifikasi. Analisis yang dilakukan dengan menggunakan dua alat analisis berupa perhitungan dasar ,yaitu Derajat otonomi Fiskal (DOE) dan lndeks Kemampuan Rutin (IKR) dengan didukung oleh perhitungan-perhitungan yang lain dalam bentuk tabel-tabel perbandingan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kemandirian Kota Bontang dari aspek keuangan masih relatif rendah di mana rata-rata peranan PAD terhadap total penerimaan daerah hanya sebesar 9,35%, indeks kemampuan rutin dalam membiayai belanja rutin rata-rata hanya sebesar 29,68%. Pengeluaran yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Bontang, untuk pengeluaran rutin rata-rata 35,83 persen per tahun, sedangkan untuk pengeluaran pembangunan rata-rata 57,73 persen. -Pada tahun 2000 alokasi anggaran untuk belanja publik sekitar 80,69 persen dari total belanja pembangunan, tahun 2001 sekitar 55,98 persen dan tahun 2002 besamya belanja publik sekitar 60,97 persen.

Be executed regulation number 22 year 1999 about Regional Gouvernment, many changing management governmenter in county. It's given to otonomy to regence region/town. Region will get free in manage institusion, funding, executing, equipment and load to the full based outhority which are given. Implementation of decentralization system that put in the front local autonomy principle claim all of others to make alteration and comprehension about duty and authority from local government. It have a duty to do function and obligation according order and tranparent, especially in fill public services. This study aims to fiscal management performance evaluation of Bontang City East Kalimantan Province in the budget year 2000-2002. Observation that be performed in Bontang City with funding performing government, be looked on estimate of Income and Expenditure Budget Regional (APBD). As step to look self government financial and identification. Analysis that performed with use two analaysis equipment look like based calculation, that is Degree Otonomy Fiscal (DOF) and lndeks Capablelity Routine (IKR) with be supporting tables comperation. The research revealed that level autonomy of Bontang City from financial perspective is still low, it could be seen from the mean of regional original income role to the total local revenue just only 9,35%, the routine capacity index to routine expenditure on average just only 29,68%. For expenditure of Local Government Bontang City, the allocation of routine expenditure in average 35,83% for years, and for develpoment expenditure in' average 57,73%. In the 2000, budget allocation for public expenditure an approximately 80,69% from total development expenditure, 2001 about 55,98% and 2002 public expenditure about 60,97%.

Kata Kunci : Fiskal, Kinerja Manajemen