PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BENDA CAGAR BUDAYA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG CAGAR BUDAYA (STUDI KASUS : PENCURIAN BENDA CAGAR BUDAYA DI MUSEUM NASIONAL)

M. SURYA SUKARNO, Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.

2014 | Tesis | S2 Hukum

Tujuan penelitian dari Tesis ini adalah mengkaji faktor yang melatarbelakangi terjadinya pencurian Benda Cagar Budaya dan prosedur perlindungan hukum terhadap Benda Cagar Budaya di Museum Nasional sehingga diharapkan mempunyai nilai guna pengembangan kebijakan dan hukum di bidang cagar budaya dengan mengkaji kembali aspek kepastian hukum khususnya perlindungan hukum terhadap benda cagar budaya di Museum. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Metode penelitian ini menggunakan dua tahap yaitu penelitian kepustakaan guna memperoleh data sekunder dan selanjutnya penelitian lapangan guna memperoleh data primer untuk melengkapi dan menunjang data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan. Pengambilan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan metode induktif yakni menyimpulkan suatu kasus dengan dasar teori dan undang-undang sehingga mendapatkan kesimpulan dan menjawab permasalahan. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan penelitian lapangan. Hasil penelitian disimpulkan, pencurian terhadap benda cagar budaya merupakan tindak kejahatan yang mengancam identitas budaya suatu bangsa sehinga dapat mengakibatkan proses pemiskinan budaya dan penghilangan jati diri bangsa. Faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya pencurian terhadap benda cagar budaya adalah nilai ekonomis yang terkandung dalam benda cagar budaya, sistem manajemen museum, pengamanan museum, dan sumber daya manusia yang terbatas dalam mengelola benda cagar budaya di museum. Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap benda cagar budaya di Museum Nasional berdasarkan UU No. 11 Tahun 2010 belum sepenuhnya dilaksanakan. Adanya kelemahan dalam memberikan perlindungan hukum preventif karena sampai dengan saat ini peraturan pelaksana UU No. 11 Tahun 2010 belum juga terbit. Hal tersebut menyebabkan sistem Registrasi Nasional terhadap benda cagar budaya di Museum Nasional belum dapat berjalan optimal.

The research objective of this thesis is to examine the factors behind the theft of Heritage Objects and procedures of the legal protection of cultural heritage objects in the National Museum which is expected to have value for the development of policies and laws in the field of cultural heritage to rethink aspects of the rule of law, especially the legal protection of objects cultural heritage at the Museum. The method used in this study is the normative method with qualitative approach. This research method uses two stages of the research literature in order to obtain secondary data and subsequent field studies in order to obtain primary data to supplement and support the data obtained from the research literature. Conclusions made by using the inductive method concludes a case on the basis of theories and laws so that the conclusion and answer the problems. Data collection techniques used in this research is the study of literature and field research. The results of the study concluded, the theft of objects of cultural heritage is a crime that threatens the cultural identity of a nation so that it can lead to the impoverishment of cultural and national identity removal. Factors behind the theft of cultural heritage objects are contained in the economic value of cultural heritage objects, human resources are very limited in managing heritage, the lack of security systems by relevant agencies and a weak system of management of the museum. The implementation of the legal protection of cultural heritage objects in the National Museum under the Law 11 year 2010 has not been fully implemented. The presence of weaknesses in providing preventive legal protection because until now implementing regulations for Law No. 11 The year 2010 has not been published. This causes the system to the National Register of cultural heritage objects in the National Museum can't run optimally.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Benda Cagar Budaya, Museum.