Dominasi Aktor-Aktor Pro-liberalisasi dalam Sektor Kebijakan Perberasan dan Implikasinya terhadap Deprivasi Petani Studi kasus Liberalisasi Pasar Beras Domestik dan Impor Pada masa Pemerintahan Gus Dur, Megawati, dan SBY periode I i

SUNARDI PURWAATMOKO, Prof. Dr. Budi Winarno, MA

2015 | Disertasi | S3 Ilmu Politik

Kebijakan liberalisasi dalam sektor kebijakan perberasan tidak terlepas dari kepentingan aktor-aktor oligarki politik lama. Oleh sebab itu, walaupun elemen-elemen kekuatan politik reformis yang terikat dalam oligarki politik baru berusaha untuk mengendalikan dampak negatif liberalisasi, setiap perubahan yang mengarah pada perlindungan petani produsen selalu mendapatkan risistensi dari aktor-aktor oligarki politik lama. Sehingga, pengendalian liberalisasi yang mereka lakukan tidak dapat mencapai sasaran yang hendak dicapai. Resistensi terhadap kebijakan itu dapat dirunut dari asal-usul rezim Orde Baru. Struktur kekuatan kapitalis baik lokal maupun global yang mulai dibentuk sejak rezim Orde Baru masih dapat bertahan dalam situasi politik demokrasi yang baru. Dalam perkembangannya, hubungan bisnis patronase yang sudah berkembang pada masa ORBA menular pada partai-partai politik reformis yang hidup pada masa reformasi. Dalam sistem politik multi-parpol, dimana persaingan antar parpol memperebutkan suara konstituen sangat intensif, politisi-politisi parpol berusaha tetap mempertahankan kelanggengan karier politik dengan cara membangun hubungan patronase baik dengan birokrat maupun pelaku bisnis swasta dan berkoalisi dengan oligarki politik lama. Sebagai akibatnya, oligarki politik reformis baru menjadi semakin melemah. Sebaliknya, oligarki politik lama menjadi semakin kuat dan mempunyai posisi yang menentukan dalam proses pembuatan kebijakan perberasan. Kebijakan perberasan menjadi semakin liberal dan merugikan petani produsen dan penduduk miskin. Liberalisasi perberasan tidak dapat menciptakan hubungan yang saling menguntungkan antara produsen petani dan konsumen karena dimanfaatkan oleh pedagang, distributor beras, dan importir, yang bekerjasama dengan politisi, birokrat, lembaga-lembaga internasional, negara-negara Barat, dan eksportir. Metode penelitian yang digunakan adalah kwalitatif. Data dikumpulkan dari berbagai sumber, dokumen-dokumen resmi pemerintah, wawancara dengan orang-orang kunci dalam kelompok-kelompok kepentingan yang direpresentasikan oleh tokoh-tokoh organisasi masyarakat sipil dan lembaga-lembaga politik pada level domestik, wawancara dengan peneliti yang berkaitan dengan kebijakan ekonomi dan perdagangan beras, dan hasil analisis dari berbagai ahli serta konfirmasi dengan para analis melalui wawancara.

The policy of liberalization of the rice sector relates to political and economic interests of the old political oligarchy actors. That is why, although the incoming political actors of the new political oligarchy consisting of reformist political parties have been doing their best to control the process of liberalization in the rice sector, the old oligarchy political actors are always hindering the process. Consequently, the policy reforms are miss-targeted. The policy resistance can be traced from the formation of the New Order regime led by Suharto. The structure of global and local capitalism had been built during the New Order regime has been successfully survive in the era of new democratic regime. In the next turn, rent-seeking business patronage flourishing during the New Order regime has been infected to reformist political parties. In the multi-party system, in which political contestation among political parties fighting for constituent votes has been intensive. The politicians of political parties are always facing the problem of survival of their political careers. In consequent, they have to imitate the political actors of old political oligarchy by building rent-seeking business relations and to form political coalition with them. For that reason, the power of the new oligarchy has been seriously diminishing. In reverse, the old political oligarchy has been stronger and having dominant position in the rice sector policy making process. The rice sector policies have been getting more liberal and crush peasant interests. The rice sector liberalization can not create mutually benefited relations between peasant producer and the consumer because the policy of liberalization in the rice sector has been exploited by paddy and rice distributor, importer, in cooperation with bureaucrats, politicians, international institutions, western states, and rice exporters. The survey method applied is qualitative. The data collected from many resources, government official documents, interview with key persons of interests groups represented by peasant organizations and NGOs, interview with expert's surveyors specialized in economic and rice trade policy.

Kata Kunci : liberalisasi, hubungan patronase, oligarki, aktor ; liberalization, patronage, oligarchy, actor.