PEMANTAUAN TINJAUAN ATAS TINDAK LANJUT REKOMENDASI AUDIT KINERJA OLEH BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PADA BUMD DI YOGYAKARTA

PUTRANDA RIZKI I, Faiz Zamzami, S.E., M.Acc., QIA.

2015 | Tugas Akhir | D3 AKUNTANSI SV

Audit Kinerja merupakan salah satu program pemeriksaan dari BPK diluar pemeriksaan keuangan. Audit Kinerja diperlukan oleh instansi untuk menilai sejauh mana pencapaian kinerja instansi dalam melaksanakan strategi yang didasarkan pada visi dan misinya. Dalam hal ini, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai pengawas eksternal pemerintah, secara fungsional memiliki tanggung jawab terrhadap pembenahan kinerja pemerintah dengan melaksanaan pemeriksaan kinerja. Dengan pemeriksaan kinerja, diharapkan pemerintah bisa meningkatkan kualitas kinerja baik BUMN/BUMD. Audit Kinerja menghasilkan Laporan Hasil Pemeriksaan yang didalamnya berisi temuan dan rekomendasi yang wajib untuk ditindaklanjuti oleh instansi. Program Tindak Lanjut ini tentu saja tidak lepas dari adanya kendala yang dialami oleh instansi, yang menyebabkan instansi tersebut belum sesuai tindak lanjutnya atau bahkan tidak dapat menindaklanjuti rekomendasi dari BPK dikarenakan beberapa hal. Hal inilah yang melatarbelakangi BPK untuk melaksanakan tugas berikutnya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 pasal 20, BPK bertugas untuk melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan tersebut, untuk melihat dan mereviu sejauh mana instansi menindaklanjuti rekomendasi dari BPK. Hasil dari pemantauan tindak lanjut kemudian akan disampaikan oleh BPK melalui laporan semesteran/ ikhtisar hasil pmeriksaan semesteran (IHPS).

Performance audit is one of the inspection program outside State Audit Agency. Performance audit is required by the agency to assess the extent to which the achievement of agency performance in implementing the strategy based on the vision and mission. In this case, the State Audit Agency (BPK) as an external watchdog of government, functionally have the responsibility terrhadap improvement of government performance by carrying out the examination performance. With a performance audit, the government is expected to improve the quality of the performance of both state / local enterprises. Performance Audit produces Examination Report which contains findings and recommendations required to be followed by the institution. Follow-up program is certainly not free from the constraints experienced by the agency, which led the agency is not appropriate follow-up or even not able to follow up the recommendations of the BPK due to several things. This is the background to perform the following tasks, in accordance with Law No. 15 of 2004 Article 20, BPK tasked to monitor the follow-up results of the investigation, to look at and review the extent to which the entity is following up on the recommendations of theBPK. Results of follow-up monitoring will then be submitted by the BPK through semi-annual / semi-annual summary of the results of the examination (IHPS)

Kata Kunci : BPK,Audit Kinerja,Tindak Lanjut,Pemantauan/ State Audit Agency,Monitoring,Follow up,Performance Audit