Evaluasi Pelaporan Belanja Barang dan Belanja Modal Studi pada Pemerintah Kabupaten Kubu Raya

RAHAYU BUDIUTAMI, Dr. John Suprihanto, MIM

2015 | Tesis | S2 Akuntansi

Undang-undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan penyusunan dan penyajian laporan keuangan harus berdasarkan pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dalam hal ini PP No. 71 tahun 2010. Salah satu laporan keuangan yang harus disajikan adalah Laporan Realisasi Anggaran. Laporan keuangan ini mengisyaratkan bahwa klasifikasi pendapatan dan belanja dalam pelaporan keuangan negara/daerah harus sudah ditentukan pada saat menyusun perencanaan dan penganggaran. Klasifikasi belanja pada laporan keuangan daerah seringkali menjadi temuan BPK yang menyebabkan gagalnya pemerintah daerah mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian.. Pemerintah Kabupaten Kubu Raya merupakan salah satu pemerintah daerah yang dalam tiga tahun terakhir yaitu 2011, 2012 dan 2013 mendapatkan opini wajar dengan pengecualian pada belanja barang dan belanja modal. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh bagaimana pelaporan belanja barang dan belanja modal serta mengapa terjadi kesalahan dalam penyusunan dan penyajian belanja barang dan belanja modal pada Pemerintah Kabupaten Kubu Raya yang ditengarai belum sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang dilakukan pada Pemerintah Kabupaten Kubu Raya. Informan yang dipilih adalah pengelola keuangan pada SKPD yang memiliki anggaran cukup besar dan berdasarkan LHP BPK mempunyai temuan dalam klasifikasi belanja barang dan belanja modal, TAPBD serta Auditor BPK. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis tematik. Hasil analisis data menunjukkan bahwa dalam pelaporan belanja barang dan belanja modal pada Pemerintah Kabupaten mengacu pada Standar Akuntansi Pemrintah. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kesalahan klasifikasi belanja disebabkan antara lain SDM yang terbatas, perencanaan APBD yang kurang optimal karena waktu penyusunan yang terbatas, TAPB yang kurang verifikasi, adanya penumpukan pencairan belanja, kebijakan akuntansi yang kurang tersosialisasi dengan baik. .

Law No. 17 of 2003 on State Finance states that the preparation and presentation of financial statements must be based on the SAP in this case PP 71 in 2010. One of the financial statements to be presented is the Budget Realization Report. This financial report suggests that the classification of income and expenditure in the financial reporting countries / regions must be determined at the time of planning and budgeting. Classification of expenditure in the area of financial reporting is often what was found by the BPK which led to the failure of the local government received an unqualified opinion. Kubu Raya district government is one of the local governments in the last three years, namely 2011, 2012 and 2013 to get a qualified opinion on goods expenditures and capital expenditures. Therefore, the researcher is interested in studying further on how the reporting of spending on goods and capital expenditure as well as why an error occurred in the preparation and presentation of goods and capital expenditure in Kubu Raya district governments and which are considered not in accordance with the SAP. This study used a qualitative method with case study approach conducted on government of Kubu Raya. Informants who were selected were financial manager at SKPD who have a large budget and based on LHP BPK findings in the classification of goods expenditure and capital expenditure, TAPBD as well as the Auditor of BPK. Data were analyzed using thematic analysis. Results of the analysis of the data shows that in the reporting of goods and capital expenditure on district government refers to the SAP. Factors that lead to misclassification of expenditure due to, among others, limited human resources, budget planning which is less than optimal because of the limited preparation time, less TAPB verification, the accumulation of disbursement, accounting policies which have not been well communicated. Keywords: government accounting standards, spending on goods and capital expenditure, financial management area.

Kata Kunci : standar akuntansi pemerintah, belanja barang dan belanja modal, pengelolaan keuangan daerah. government accounting standards, spending on goods and capital expenditure, financial management area.