Hubungan Kualitas Reviu Laporan Keuangan dengan Temuan Pemeriksaan BPK pada Pemerintah Kabupaten/Kota se-DIY

DWI WINDARSIH, Irwan Taufiq Ritonga, S.E., M.Bus., Ph.D.

2015 | Tesis | S2 Akuntansi

Penelitian ini dilaksanakan berdasarkan fenomena hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas laporan keuangan pemerintah daerah yang menyatakan adanya temuan hasil pemeriksaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota se-DIY baik yang sudah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian maupun Wajar Dengan Pengecualian. Hal tersebut dikaitkan dengan adanya kewajiban bagi Aparat Pengawas Internal Pemerintah untuk melakukan reviu atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) sebelum laporan tersebut diaudit oleh BPK. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kualitas reviu LKPD yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten/Kota se-DIY dan menganalisis ada tidaknya hubungan antara kualitas reviu tersebut dengan jumlah temuan pemeriksaan BPK. Penelitian ini menggunakan metode campuran yaitu mengkombinasikan metode kualitatif dengan metode kuantitatif secara sekuensial. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas reviu yang dilakukan oleh masing-masing Inspektorat Kabupaten/Kota adalah Kabupaten Sleman 82,56%, Kota Yogyakarta 81,28%, Kabupaten Kulon Progo 80,00%, Kabupaten Bantul 76,15%, dan Kabupaten Gunungkidul 73,08%. Kualitas reviu LKPD tersebut mempunyai korelasi negatif dengan jumlah temuan pemeriksaan BPK, yang berarti semakin baik kualitas reviu maka jumlah temuan BPK akan semakin kecil. Hal tersebut ditunjukkan dengan nilai koefisien korelasi sebesar -0,900. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi/masukan kepada para pembuat kebijakan untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan supaya pelaksanaan reviu atas laporan keuangan pemerintah daerah oleh Inspektorat menjadi lebih berkualitas sehingga jumlah temuan pemeriksaan BPK bisa diminimalkan.

This research was conducted based on the phenomenon of audit results by State Audit Agency (BPK) of Republic Indonesia on local government�¢ï¿½ï¿½s financial statement which stating findings from examination towards the district / city governments in DIY, whether those already getting unqualified opinion or those categorized into qualified opinion. This is related to the obligation for Internal Supervisory Apparatus to conduct reviews on the financial statements of local governments (LKPD) before the statements audited by the BPK. This study is purposed to evaluate the review quality of LKPD which is conducted by the Inspectorate District / City of DIY and analyze the correlation between the review quality and the amount of examination findings performed by BPK. This study uses mixed method i.e. it sequentially combines qualitative and quantitative methods of sequentially. The results suggested that the review quality conducted by each Inspectorate District / City is summarized as follows: Sleman District (82,56%), Yogyakarta city (81,28%), Kulon Progo District (80,00%), Bantul District (76,15%), and Gunungkidul District (73,08%). This review quality has a negative correlation with the amount of examination findings by BPK, which means that the better of the Review quality, the smaller the number of BPK findings. This is indicated by the value of correlative coefficient of -0.900. The results of this study are expected to provide information / feedback towards the policy makers to take the necessary measures, so that the Review implemented towards the financial statements by local authorities can be more qualified, thus minimizing the amount of examination conducted by BPK.

Kata Kunci : Reviu laporan keuangan pemerintah daerah, Temuan Pemeriksaan BPK, Peran APIP, Inspektorat Kabupaten/Kota