Analisis Perbuatan Melawan Hukum dalam Sengketa Kepemilikan Saham PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia (Studi Kasus Putusan No. 238 PK/Pdt/2014)

KATRIN YOGI ISWARI, Taufiq El Rahman, S.H., M.Hum.

2015 | Skripsi | S1 ILMU HUKUM

Perbuatan melawan hukum merupakan salah satu dasar gugatan dalam hukum perdata selain gugatan wanprestasi. Perbuatan melawan hukum ditimbulkan dari adanya pelanggaran terhadap ketentuan suatu undang-undang yang berlaku secara umum, sedangkan wanprestasi diartikan sebagai bentuk pelanggaran terhadap perjanjian yang berlaku bagi para pihak. Namun pada praktiknya, sering terjadi perbedaan penafsiran di antara para pihak ketika pelaksanaan perjanjian tidak hanya bertentangan dengan kesepakatan tapi juga tidak sesuai dengan perundang-undangan. Hal tersebut kemudian menimbulkan permasalahan baru mengenai lembaga yang berwenang mengadili sengketa tersebut, apakah badan peradilan umum ataukah badan arbitrase yang telah ditentukan oleh para pihak dalam klausula arbitrase yang terdapat dalam perjanjian. Pada penelitian ini, perkara timbul dari pelaksanaan perjanjian investasi yang telah disepakati para pihak (pemegang saham PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia/TPI dan PT Berkah Karya Bersama/PT BKB) dalam hal restrukturisasi hutang TPI dan pemegang saham TPI akan memberikan 75% Saham TPI kepada PT BKB setelah PT BKB melaksanakan kewajibannya. Namun pada pelaksanaannya, PT BKB digugat oleh pemegang saham ke pengadilan atas dasar perbuatan melawan hukum. Sebaliknya PT BKB menggugat pemegang saham TPI ke Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) atas dasar wanprestasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian dasar pertimbangan hakim pada Putusan No 238 PK/Pdt/2014 dalam menilai perbuatan melawan hukum dengan peraturan perundang-undangan dan juga untuk mengetahui implikasi dari adanya pertentangan putusan Mahkamah Agung dengan putusan BANI terkait perkara ini terhadap proses eksekusi putusan. Jenis penelitian yang dilakukan merupakan penelitian yuridis normatif yang menitikberatkan pada studi kepustakaan terhadap data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam menilai perbuatan melawan hukum dalam sengketa kepemilikan saham PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia didasarkan pada Pasal 1365 KUHPerdata dan Undang-Undang No 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Adanya pertentangan putusan Mahkamah Agung dan putusan BANI terkait dengan sengketa saham ini berimplikasi pada tidak dapat dilaksanakannya proses eksekusi putusan karena terdapat kesamaan obyek perkara dalam dua putusan tersebut.

Tort is the one of civil lawsuit other than breach of contract. Tort is defined as any act against the law which is apply for the public, while the the breach of contract is defined as the breach of the agreement which is applicable only to the parties in the agreement. But in the practice, often there is the difference interpretation between the parties when implementation of the agreement is not only contrary to the agreement but also not in accordance with the Law. Then, it will cause the new problem regarding kind of the body which has the jurisdiction to judge the dispute, whether general court or the arbitration body which has been determined by the parties according to the arbitration clause in the agreement. In this study, the case arose from the implementation of the Investment Agreement which has been agreed by the parties (the shareholders of PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia/TPI and PT Berkah Karya Bersama /PT BKB as an investor) in terms of restructuring the debt of TPI by PT BKB and the shareholders will give 75% shares of TPI to PT BKB after he did his obligation. In practice, PT BKB was sued by shareholders to the general court based on a tort. Instead PT BKB sue the shareholders of TPI to Indonesia National Board of Arbitration (BANI) based on suit in breach of contract. The purpose of this study was to know the suitability of the consideration of Supreme Court Decision No. 238 PK / Pdt / 2014 with the legislation in assessing a tort and also to know the implications of the contradiction between the supreme court decision and BANI decision related to the execution of the decision. The type of this research is a normative juridical research which focused on literature study associated with the problems studied in the form of primary, secondary, and tertiary legal materials. The results showed that the consideration of the judges in assessing a tort in stock ownership dispute of TPI was based on Article 1365 of the Civil Code and Law No. 1 of 1995 on Limited Liability Companies. The existence of the contradiction between the supreme court decision and BANI decision was causing the execution of the decision could not be implemented because of there is the same object in two decisions.

Kata Kunci : Perbuatan melawan hukum, Perjanjian Investasi, Sengketa, BANI, PT BKB, Pemegang Saham TPI, Tort, Investment Agreement, Dispute, BANI, PT BKB, The Shareholders of TPI