Analisa Hukum atas Penghapusan Buku dan Penghapusan Tagihan pada BUMN bukan Bank

DIMAS DWI CAHYO, Drs. Paripurna P. Sugarda, S.H., M.Hum., LL.M.

2015 | Tesis | S2 Hukum

Tujuan penulisan ini untuk memberikan gambaran/analisa atas risiko hukum yang mungkin timbul apabila sebuah BUMN bukan bank akan menerapkan kebijakan hapus buku maupun kebijakan hapus tagih serta upaya memitigasi risiko hukumnya. Penelitian ini bersifat yuridis normatif dengan meneliti bahan pustaka/data sekunder. Sedangkan jenis penelitian ini bersifat deskriptif analitis, karena penulisan ini dimaksudkan agar dapat memberikan gambaran/analisa secara jelas, sistematis, dan menyeluruh apabila sebuah BUMN bukan bank akan menerapkan kebijakan hapus buku ataupun hapus tagih, serta upaya mitigasi risikonya. Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa kebijakan hapus buku maupun hapus tagih adalah memang kurang lazim apabila dibandingkan dengan diterapkannya pada perusahaan yang berbentuk bank, termasuk lembaga penjaminan dan pembiayaan. Namun, ternyata dari penelitian ini dapat dikatakan bahwa kebijakan hapus maupun hapus tagih apabila diterapkan pada sebuah BUMN bukan bank adalah bukan merupakan suatu kesalahan, apalagi untuk dikatakan sebagai sebuah perbuatan pidana. Adanya kecenderungan cara pandang aparat penegak hukum yang menganggap hal tersebut adalah merugikan negara memang tidak dapat dipungkiri, akan tetapi dengan adanya Putusan Mahkamah Konsitusi No. 77/PUU-IX/2011, setidaknya dapat mengurangi kekhawatiran direksi BUMN bukan bank yang akan menerapkan kebijakan hapus buku maupun hapus tagih. Dalam penulisan ini juga diberikan beberapa saran agar ke depannya, para pengambil kebijakan tersebut dapat lebih meminimalisir lagi risiko hukum yang mungkin timbul.

The purpose of this article is to provide a description/analysis on legal risk that may arise if a non-bank State-Owned Enterprises applies entry write off policy and receivables write off policy, as well as minimize its legal risk. This study is juridical normative in nature that involved a biblical study/secondary data. And the type of this study is descriptive analytical in nature because this article is intended to provide a clear description/analysis, sistematic, and comprehensive in case of a non-bank state-owned enterprises applies a entry write off and receivables write off policy, as well as minimize its risk. The result of this study led me to a conclusion that entry write off policy and receivables write off policy are not familiar compared with their application in a bank company, including underwriting and financing agencies. It can, however, be said that this study shows that if entry write off policy and receivables write off policy are applied to a non-bank State-Owned Enterprises, the same will pose no mistake, even less it be said a criminal act. Law enforcement body���¢�¯�¿�½�¯�¿�½s inclination to deem it something that may harm the state in undenieable, but with the Ruling of Constitutional Court No. 77/PUU-IX/2011, at least it may minimize the fear of non-bank State-Owned Enterprises who applies the entry write off policy and receivables write of policy. In this article, I give a number sugestion that in the future the policy makers should increase their effort to minimize any legal risk that may arise out thereof.

Kata Kunci : Analisa Hukum, Hapus Buku dan Hapus Tagih, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Non-Perbankan