EVALUASI ALOKASI DANA DESA (ADD) PADA PEMERINTAH KOTA BANJAR PROVINSI JAWA BARAT: STUDI KOMPARASI PADA DESA MEKARHARJA KECAMATAN PURWAHARJA DAN DESA SUKAMUKTI KECAMATAN PATARUMAN

DWI ASTUTI APRIYANI, Prof. Dr. WAHYUDI KUMOROTOMO, MPP

2015 | Tesis | S2 Administrasi Publik

Kebijakan Alokasi Dana Desa, merupakan salah satu bentuk kebijakan pemerintah dalam rangka mendukung otonomi desa dalam bidang keuangan yang saat ini dilaksanakan dengan menggunakan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014, yang menyebabkan transfer dana ke pemerintah desa meningkat dengan tujuan agar Pemerintah Desa dapat semakin mandiri menyelenggarakan pelayanan publik kepada masyarakat dan akses pemerataan kesejahteraan masyarakat desa menjadi lebih baik. Pada Wilayah Kota Banjar, kebijakan transfer dana ADD yang besar telah dimulai sejak tahun 2010 seharusnya dapat memberikan pengaruh bagi perubahan masyarakat desa di wilayah tersebut. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan Alokasi Dana Desa tersebut dan menganalisis sejauhmana pengelolaan ADD tersebut mampu mencapai kedua tujuan besar kebijakan alokasi dana desa. Penelitian ini merupakan penelitian evaluasi. Hal yang akan dievaluasi dan kemudian dideskripsikan dalam penelitian ini adalah kondisi pengelolaan alokasi dana desa apakah telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku yakni Peraturan Walikota Banjar Nomor 13 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Banjar Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Desa. Selanjutnya dilakukan evaluasi sejauhmana kebijakan tersebut mampu mencapai tujuannya. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa pelaksanaan alokasi dana desa belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yakni pada perumusan anggaran belum sepenuhnya sesuai dengan kaidah penganggaran dan belum mempertimbangkan kemanfaatan, sedangkan hasil analisis juga menyebutkan bahwa pengelolaan alokasi dana desa yang telah dilaksanakan juga belum mampu mencapai tujuannya, karena indikator indikator pencapaian tujuan yang belum sepenuhnya tercapai.

Village funds allocation policies, is one form of the government policy in order to support village autonomy in terms of finance which currently was conducted using UU No. 6 of 2014, that causes of the funds transfer to the village administration increased with the aim that the government village is able to be increasingly independent hold public services to the community welfare and the better access of even distribution of the village community. In Banjar, the policy of added of big funds on transfer had started since 2010 should be able to influence the village community for change in the region .This study aims to evaluate the implementation of the village funds allocation policies and analyzing about how management is able to reach both great purpose village funds allocation policies. This study is an evaluation research. The objects that will be evaluated and described in this study is the condition of management the village funds allocated accordance to the applicable provisions of the Perwal No. 13 of 2011 regarding amendment Perwal No. 6 of 2010 on Guidelines for Use of Village Fund Allocation . Further evaluation of the extent to which the policy is able to achieve its aims . The results showed that the implementation of the village fund allocation is not fully in accordance with applicable regulations. Especially in the formulation of the budget has not been fully in accordance with the rules of budgeting and consider expediency yet, whereas the results of the analysis also states that the village fund allocation management has been carried out and that is also not able to achieve its goals, as indicators of goal achievement indicators that have not been fully achieved Keywords : evaluation, effectiveness, village fund allocation

Kata Kunci : Kata kunci : evaluasi, efektivitas, alokasi dana desa