Potensi penerimaan pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan dan perkotaan di Kabupaten Indramayu tahun 2001

SYAFRUDIN, Iding, Dr. B.M. Purwanto, MBA

2002 | Tesis | Magister Ekonomika Pembangunan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan di daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, menuntut suatu sistem yang dulunya sentralistik ke sistem desentralistik metalui otonomi yang luas dan bertanggungjawab. Dalam rangka untuk- membiayai petaksanaan otonomi daerah perlu diciptakan suatu strategi peningkatan penerimaan daerah yang salah satunya adalah perlunya pengelolaan PBB dengan baik sehingga menjadi salah satu prospek penerimaan daerah Kabupaten Indramayu di masa yang akan datang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pertumbuhan, kontribusi, potensi dan proyeksi penerimaan PBB Sektor Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten lndramayu. Alat analisis yang digunakan adalah analisis pertumbuhan, kontribusi, potensi dan proyeksi. Hasil analisisnya menunjukkan bahwa rata-rata pertumbuhan penerimaan PBB sektor perdesaan dan perkotaan selama periode pengamatan sebesar 4,01%, sedangkan kontribusi PBB sektor perdesaan dan perkotaan terhadap APBD rata-rata hanya sebesar 3,02% yang berarti masih sangat kecil, rata-rata target yang ditetapkan sebesar 78,10% dari potensi yang diketahui, berarti target masih dapat ditingkatkan. Selanjutnya sesuai hash pengamatan bahwa potensi tahun 2001 sebesar Rp6.310.468.810, proyeksi untuk 2.002 sebesar Rp6.310.468.810, untuk 2003 sebesar Rp6.310.468.810,. Hal ini berarti bahwa prospek penerimaan akan bertambah, pertumbuhan penerimaan akan lebih balk lagi apabila pendataan dilakukan secara akurat setiap 3 tahun sekali. Disisi lain dari hash pengamatan ternyata target yang ditetapkan oleh KP.PBB lndramayu betum sesuai potensi, atau potensi yang ditetapkan terlampau tinggi, dampaknya terhadap penerimaan PBB pada setiap tahun selalu ada tunggakan.

Based on The Regulation number 22, 1999 on Local Government and the Regulation number 25, 1999 on Financial Balancing between central and local governments, it must be a change from a centralistic into a decentralistic system throngh expanding and responsible autonomy. In the frame to finance the implementation of local autonomy, it is necessary to a strategy of increasing local revenues. In this relation, among other things, it is necessary to manage Land and Building Tax (PBB) in rural and urban sectors in Indramayu Distric. The analysis instruments used are: growth, contribution, potency analysis and projection. Analysis result shows that the average of income growth of Land and Building Tax in rural and urban sectors since observation period is 4,01%; and the contribution of Land and Building Tax, in rural and urban sectors to Budget of Local revenue and Expenditure (APBD) is only in the average of 3,02%, meaning that it is still low. Whereas the average targetted is 78,101% of the known potency. This means that the target can be increased. Subsequently, according to the result of the observation the potential in 2001 was Rp6.310.468.810, the projection in 2002 was Rp6.310.468.810 and that in 2003 will be Rp6.310.468.810. It means that the prospect of the income will increasingly better, the growth of the income will be better when the annual data collecting is conducted accurately every three years. In other hand, the result of the observation indicates that the target determined by KP. PBB Indramayu has not been appropriate with the potential are the potential determined is too high. Its impact on the PBB revenue is that arrears always takes place every year.

Kata Kunci : Pajak Bumi dan Bangunan, Perdesaan dan Perkotaan, Potensi Kabupaten Indramayu