PERSYARATAN DAN PROSEDUR PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI NEGARA AGRARIA/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TANGGAL 25-02-1999 NO. 7-XI-1999 MENGENAI PEMBATALAN SERTIFIKAT HAK MILIK NO 139/ PEGANGSAAN DUA YANG BERDASARKAN PADA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI YANG BERSIFAT DEKLARATOIR.

FAJRI YUSUF HERMAN, Sutanto

2015 | Tesis | S2 Hukum

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai penerbitan SK Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 25-02-1999 No. 07-XI-1999 apakah sudah sesuai dengan persyaratan serta prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, mengetahui bagaimana pertimbangan kepala Badan Pertanahan Nasional hingga menerbitkan SK tanggal 25-02-1999 No. 07-XI-1999, dan mengetahui implikasi atas Pembatalan SHM No. 139/ Pegangsaan Dua yang dilakukan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri yang bersifat Deklaratoir. Penelitian ini bersifat pendekatan yuridis normatif yang menitikberatkan pada penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder dari bahan-bahan hukum yang dikelompokkan menurut kriteria tertentu. Pembatalan SHM 139 jelas menyalahi aturan sebagaimana diatur dalam Permenag, dikarenakan putusan yang dijadikan dasar adalah Putusan Pengadilan Negeri, yang bersifat deklaratoir, Non Eksekutabel, yang tidak memiliki berita acara eksekusi. Menteri Negara Agraria dalam pertimbangannya mencantumkan mengenai penguasaan fisik oleh Pihak Summarecon Agung semenjak tahun 1985, yang pada akhirnya sampailah keputusan Menteri untuk membatalkan Sertipikat Hak Milik No. 139/ Pegangsaan Dua. Implikasinya adalah hilangnya keadilan dan kepastian hukum bagi Pihak Robert Sudjasmin.

The purposes of this thesis are to know about the issuance of a decree from the state minister of land affairs/ the head of national land agency date 25-02-1999 number 7-XI-1999 about the cancellation of a certificates of ownership number 139/ Pegangsaan Dua in accordance with prevailing regulation, to know about what the state minister of land affairs/ the head of national land agency has put into its consideration related to the issuance of a decree number 7-XI-1999 date 25-02-1999, and to knor about the implication of cancellation of certificate of ownership number 139/ Pegangsaan Dua that based on District Court declaratory verdict. This research is a normative juridical approach research that emphasized on secondary data to be obtained from the materials that are grouped according to certain criteria of law. Nullification of SHM 139 violated the regulation as stated in Permenag, the verdict was made by a district court, in a declaratory form, non executable, having no execution of newsworthy events. The minister of agrarian affairs in its consideration mentioned the use of physical control under summarecon agung since 1985, and finally the ministerial administrate a decree to revoke SHM 139/ Pegangsaan Dua. The implication here is loss of justice and legal certainty for Robert Sudjasmin.

Kata Kunci : Putusan Pengadilan Negeri/ District Court Verdict, Eksekusi Putusan Deklaratoir/ execution of District Court Declaratory Verdict, Pembatalan KTUN/ Cancellation of State Administrative Decision.