Konflik dan Konsensus Pemanfaatan Ruang Subkawasan Pelestarian 1 (SP 1) Rencana Kawasan Strategis Nasional (RKSN) Prambanan

HAKIM CATUR YULIANTO, M. Sani Roychansyah, ST., M.Eng., D.Eng.; Retno Widodo Dwi Pramono, ST., M.Sc.

2015 | Tesis | S2 Perencanaan Kota dan Daerah

Kompleks Candi Prambanan merupakan salah satu cagar budaya Indonesia yang menjadi salah satu daftar warisan budaya dunia (world heritage list) dibawah UNESCO sejak tahun 1991 dengan nomor C 642. Kewajiban sebagai salah satu warisan dunia dibawah UNESCO adalah menyusun penataan ruang pengelolaan Kawasan Candi Prambanan. Posisi dan kondisi ruang Kawasan Prambanan memiliki keunikan sendiri dibandingkan situs purbakala yang lain. Keunikan di wilayah perbatasan dan berada ditepi jalan arteri menghubungkan dua kota besar yaitu Kota Yogyakarta dan Kota Surakarta. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui stakeholder yang terlibat, konflik, konsensus dalam pemanfaatan ruang Kawasan Candi Prambanan yang berlangsung paska Kajian Zonasi oleh JICA 1979. Juga menemukan faktor � faktor yang menyebabkan kegagalan konsensus pemanfaatan ruang guna menjadi kajian dalam memahami permasalahan pada Kawasan Candi Prambanan. Metode penelitian dilaksanakan menggunakan metode Rasionalistik Eksploratif. Metode kualitatif digunakan untuk menyusun landasan teori sebagai panduan eksplorasi data. Rasionalistik eksploratif digunakan untuk memahami kondisi sebenarnya yang sering berbeda dari landasan teori. Hasil Penelitian ditemukan stakeholder Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten, Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemerintah Propinsi Jawa Tengah, BPCB Daerah Istimewa Yogyakarta, BPCB Jawa Tengah, swasta, kelompok masyarakat, dan BUMN yaitu PT. Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko. Otonomi daerah dan keterbukaan menciptakan perubahan ruang dan konflik dalam pengelolaan Kawasan Prambanan. Adanya kebijakan yang tumpang tindih dikarenakan lembaga yang terlibat terikat pada kementerian yang berbeda-beda, aturan yang disusun tiap kementerian seolah hanya mengikat kementerian terkait. Terjadi perubahan hubungan dari orde baru dengan hirarki ke bentuk otonomi daerah dengan hubungan antar organisasi membutuhkan konsep kerjasama dalam merencanakan pemanfaatan ruang Kawasan Strategis Nasional Prambanan guna menciptakan konsensus dalam transformasi konflik. Konsensus dapat terbentuk tetapi hasilnya tidak sempurna. Timbulnya faktor � faktor ketidak sempurnaan sebuah konsensus akibat dari bentuk struktur kelembagaan otonomi daerah. Penetapan Peraturan Presiden dan membentuk Badan Pengelola dibawah langsung Presiden mutlak diperlukan.agar mampu melaksanakan kebijakan dan mampu memberi sangsi yang tegas terhadap pelanggaran kebijakan penataan ruang.

Prambanan temple complex is one of Indonesia's cultural heritage which became one of the list of world cultural heritage under the auspices of UNESCO since 1991 with the number C 642. The obligation as one of the world heritage under the auspices of UNESCO is compiled of spatial planning management of the Prambanan Temple. Position and conditions space Prambanan Area has its own uniqueness compared to other archaeological sites. Uniqueness in the border region and at the edge of the arterial road connecting two major cities of Yogyakarta City and Surakarta City. The purpose of this study was to know the stakeholders involved, conflict, consensus in the area of space utilization Prambanan which lasted post zoning study by JICA, 1979. Also find factors - factors that led to the failure of consensus utilization of space in order to be studied to understand the issues at Prambanan temple area. Methods of research conducted out using the method Rationalistic Explorative. Qualitative method is used to construct the theoretical basis as data exploration guide. Rasionalistic explorative methods used to understand the actual conditions that are often different from the basic theory. Results found stakeholders Klaten Regency Government, Sleman Regency Government, Yogyakarta Special Region Government, Central Java Province Government, Yogyakarta Cultural Heritage Preservation Office, Central Java Cultural Heritage Preservation Office, private sector, community groups, and state-owned companies such as PT. Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan and Ratu Boko. Local autonomy and transparency create space utilization change and conflict in management of the Area Prambanan. The existence of overlapping policies because the institutions involved are bound to different ministries, so the rules are compiled each ministry as binding only related ministries. There was a change of form of government relations with the new order of hierarchy to form local autonomy with the relationship between organizational requires a different concept in planning the space utilization of Prambanan National Strategic Area to create a consensus in conflict transformation. Consensus can be formed, but the result are not perfect. The emergance of factor � factor imperfect a consensus result of the shape of the institutional structure local autonomy. Presidential Decree determination of the Prambanan National Strategic Areas and establish the implemanting body management directly under the President, absolute necessary to be able to implement policies and able to give a clear sanctions against violations of space utilization policy.

Kata Kunci : Konflik, Konsensus, SP1, RKSN Prambanan