Implementasi model standar analisa belanja dalam penyusunan anggaran daerah pada unit kerja Bappeda Kabupaten Banjar Propinsi Kalimantan Selatan

ELDIANSYAH, Yusefrin, Dr. Catur Sugiyanto, MA

2002 | Tesis | Magister Ekonomika Pembangunan

Adanya Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah telah terjadi perubahan pendekatan yang harus lebih menekankan pada pentingnya aspek kinerja. Dengan demikian pihak eksekutif tidak saja dituntut untuk mempertanggungjawabkan berapa dan ke mana setiap sumber dana yang dimiliki daerah teralokasikan, tapi juga harus melihat apakah dana teralokasikan tersebut sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan publik atau masyarakat. Dalam penelitian ini mencoba untuk menerapkan standar analisa belanja yang dikembangkan oleh Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik pada unit kerja Bappeda Kabupaten Banjar Propinsi Kalimantan Selatan. Tujuan penelitian menentukan standar analisa belanja dalam setiap aktivitas yang dijalankan oleh subunit kerja, menghitung kebutuhan anggaran belanja sesuai dengan beban unit kerja, serta mengetahui proporsi belanja dalam setiap komponen. Dari hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan standar analisa belanja dalam setiap usulan kegiatan perlu dilakukan berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta tujuan dan sasaran yang ingin dicapai sesuai dengan satuan ukur dan target kinerja yang telah ditetapkan. Dari hasil standar analisa belanja tersebut diketahui total anggaran belanja Bappeda selama tahun 2002 sebesar Rpl.626.626.280,- (satu milyar enam ratus dua puluh enam juta enam ratus dua puluh enam ribu dua ratus delapan puluh rupiah) dengan proporsi untuk bagian aparatur 35,39% dan bagian pelayanan publik 64,61%. Dari total anggaran tersebut pada bagian aparatur mempunyai proporsi dalam setiap komponen belanja sebesar 25,73% untuk belanja administrasi umum, 71,49% untuk belanja operasi dan pemeliharaan dan 2,78% untuk belanja modal. Bagian pelayanan publik mempunyai proporsi dalam setiap komponen belanja sebesar 6,84% untuk belanja administrasi umum dan sebesar 93,l6% untuk belanja operasi dan 3emeliharaan

Government rule of number 105 year 2000 about management and res2onsibility local finance has changed about the appraissal of how important the performance aspect. By this way the executive not only responsible how much and where the revenue is alocated, but it had to prefered the alocating for the interest and need of public. This research try to implement the standard spending assesment (SSA) that develope by Pusat Studi Ekonomi and Kebijakan Publik of work unit Bappeda of Banjar Regency South Kalimantan Province. This research is aimed to determinated the standard spending assesment in every activity done by sub work unit, estimated the need of budget expenditure for each work unit, also to know the proportation of expenditure in each component. The result of this researh showad that the implementation of standard spending assesment in every proposed activity need to arranged basicly from the main goal and function, the goal and idea to reach has to fix with the measuring scale and performEnce target has arranged. This standard spending assesment conclude that the total budget of Bappeda for the year of 2002 Rp1,626,626,280.- with the proportion 35.39% for the apparatus and 64.61% for public service. From this total budget in apparatus for each expenditure component has proportion of 25.73% for general administration expenditure, 71.49% for operational and maintenance expenditure and 2.78% for capital expenditure. While for public service the proportion of component expenditure are 6,84% for general administration, and 93.16% fcr operational and maintenance expend it u re

Kata Kunci : Anggaran Belanja Daerah,Analisa,Bappeda Kalimantan Selatan