PERLINDUNGAN HUKUM BAGI BANK BERKENAAN DENGAN ADANYA PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PENJAMINAN KREDIT DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998. (STUDI KASUS DI BANK MANDIRI CABANG JAKARTA PANGLIMA POLIM)

CENG PANJI SETRA GANDAWIJAYA, Prof Dr Nindyo Pramono,SH.MS

2014 | Tesis | S2 Hukum

Salah satu kegiatan bisnis perbankan adalah fasilitas kredit dengan jaminan Negotiable Certificate of Deposit (NCD) atau dikenal juga dengan sebutan fasilitas kredit cash collateral. Dalam hal terhadap kredit cash collateral tersebut dijamin dengan NCD milik pihak ketiga maka dalam penjaminanya harus dilengkapi dengan Surat Kuasa dan Gadai dari pemilik NCD. Dalam studi kasus ini, belakangan hari ternyata sesuai putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap tanda tangan pemilik NCD pada Surat Kuasa dan gadai dinyatakan non identik. Sehingga dalam proses perjanjian kredit cash collateral dengan jaminan NCD tersebut, telah terjadi perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Bank. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sifat dan aspek perbuatan melawan hukum dalam kaitannya dengan perjanjian kredit cash collateral dengan jaminan NCD dalam hukum yang berlaku di Indonesia serta untuk mengetahui sejauh mana perlindungan hukum bagi Bank dalam hal terjadinya perbuatan melawan hukum pada perjanjian kredit cash collateral dengan jaminan NCD. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, data sekunder, dan tersier. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pertama, kedudukan hukum Bank dalam studi kasus ini berlandaskan pada adanya itikad baik yang terbukti dalam putusan pidana. Kedua, adanya keterbatasan pengaturan mengenai perlindungan hukum bagi Bank atas adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pegawai/nasabahnya sehingga mengakibatkan perlindungan hukum tersebut masih mengacu pada Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sementara itu di dalam UU Perbankan itu sendiri belum diatur mengenai perlidungan hukum bagi Bank atas adanya perbuatan melawan hukum oleh pegawai/nasabahnya. Disamping itu, wujud nyata perlindungan hukum bagi Bank terhadap adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pegawai/nasabahnya tersebut masih belum berjalan dengan baik, karena belum adanya ketentuan yang tegas yang mengatur mengenai berakhirnya tanggung jawab bilamana pegawainya melakukan perbuatan melawan hukum. *). Kata kunci : Penjaminan NCD, Perlindungan hukum bagi Bank, Aspek Perbuatan Melawan Hukum, Pertanggungjawaban Perdata. Ketiga, pertanggungjawaban perdata atas adanya perbuatan melawan hukum dalam penjaminan NCD untuk fasilitas kredit cash collateral belum maksimal karena masih tertumpu pada lembaga Banknya sendiri yang menjadi korban, sementara terhadap para pelaku sampai saat ini belum tersentuh untuk dimintai pertanggungjawabannya. Untuk itu, guna kepastian hukum dan tegaknya keadilan maka perlu suatu ketentuan yang pasti yang dituangkan dalam bentuk Undang-Undang atau bagian dari Undang-Undang di bidang Perbankan yang mengatur tentang perlindungan hukum bagi Bank bilamana terjadi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pegawai/nasabahnya yang bertujuan guna melindungi dan mendorong transaksi bisnis agar tumbuh berkembang dalam keadaan aman dan nyaman.

One of banking business activities is credit facilities guaranteed by Negotiable Certificate of Deposit (NCD), also known as cash collateral credit facility. Whereby loans are guaranteed by NCDs owned by a third party, they must be complemented by letters granting the Power of Attorney and Mortgage from the NCD owner. In this case study, however, it was found out that upon the decision of Criminal Law that has a permanent legal force, the NCD owner's signatures on the letters granting the Power of Attorney and mortgage are declared non-identical. Hence, in the process of this cash collateral credit agreement, there is an unlawful act that has caused a loss to the Bank. This study aims to find out the nature and aspect of the unlawful acts related to the cash collateral credit facility.guaranteed by NCD, according to the law applicable in Indonesia, and to determine the extent of legal protection for the Bank in the event of an unlawful deed on the NCD-guanteed cash collateral credit.This study used primary, secondary, and tertiary data. Results of the case study infer that in the first place, the Bank's legal position is founded on good faith as proven in the verdict given by the criminal law. Secondly, there is a limitation to the legal protection for the Bank against any unlawful deeds committed by employees/customers, since the legal protection by the law still refers to Civil Law, Book III. Meanwhile the Banking Act itself does not regulate the protection for banks against unlawful deeds committed by employees/customers. In addition, the realization of legal protection for the Bank against illegal actions committed by employees/customers is not quite effective in the sense that there is no explicit provision governing liabilities for job termination when employees commited unlawful deeds. . Third, the Civil Code liability in unlawful deeds related to NCD underwriting cash collateral for the credit facility is not maximal because it all depends on the victimized bank institutions. The perpetrators have remained untouched and cannot be held accountable. For this reason, in order to uphold justice and legal certainty, it is crucial to set forth definite provisions in the form of laws or parts of laws in the field of banking governing the protection of the bank, in case unlawful deeds are committed by employees/customers, aimed to protect and encourage business transactions for the sake of safe and sound growth and development. ____________________ 1) Employee of Bank Mandiri 2) Faculty member, Department of Law, State University of Gadjah Mada, Yogyakarta

Kata Kunci : Assurance NCD, legal protection for banks, Aspects of Unlawful Deeds, Civil Code Liability.