Kredit Sindikasi Dalam Perspektif Hukum Dan Peraturan Perbankan (Studi Kasus Pada Proyek PLTU Fast Track Program 10.000MW PT PLN (Persero))

MOHAMAD KHARIS UMARDANI, TESIS Kredit Sindikasi Dalam Perspektif Hukum Dan Peraturan Perbankan (Studi Kasus Pada Proyek PLTU Fast Track Program 10.000MW PT PLN (Persero)) Yang dipersiapkan dan disusun oleh Mohamad Kharis Um

2014 | Tesis | S2 Hukum

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana konstruksi hukum kredit sindikasi, kewajiban kreditur dalam kredit sindikasi dan penerapan prinsip kehatian-hatian perbankan dalam kredit sindikasi. Penelitian ini dilakukan atas proyek PLTU Fast Track Program 10.000 MW PT PLN (Persero) yang dibiayai secara sindikasi oleh PT Bank DKI sebagai Lead Arranger dan Agent serta 23 (dua puluh tiga) Bank Pembangunan Daerah (BPD) di seluruh Indonesia yang tergabung dalam Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (ASBANDA). Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif-analitis dengan pendekatan yuridis empiris serta menggunakan teknik pengumpulan data studi kepustakaan dan studi dokumen. Hasil dari penelitian ini adalah konstruksi hukum dalam kredit sindikasi pada proyek PLTU Fast Track Program 10.000 MW dirasakan penulis dapat dikatakan Bank DKI selaku arranger dan agent telah menerapkannya dengan baik hal tersebut dari hubungan hukum yang timbul diantara para pihak telah diatur didalam Perjanjian Kredit Sindikasi (PKS) No. 61 dan PKS No.62 Kewajiban kreditur dalam kredit sindikasi menurut penulis secara umum telah sesuai terlihat telah diatur pada klausula Perjanjian Kredit Sindikasi. Penerapan prinsip kehati-hatian perbankan atas pembarian kredit sindikasi pada proyek PLTU Fast Track Program 10.000 MW telah diaplikasikan dengan baik.

The purpose of this study was to determine how the legal construction of syndicated loan, the creditor liability in syndicated loans and the implementation of prudential banking principles in syndicated loans. This study was conducted on the power plant project of 10,000 MW Fast Track program of PT PLN (Persero) which financed by PT Bank DKI as Lead Arranger and Agent, and 23 (twenty three) Regional Development Bank (BPD) in Indonesia in the Association of Banks Regional Development (Asbanda). This study used descriptive-analytic research with empirical juridical approach and use data collection techniques of literature study and the study of documents. The results of this study are the legal construction in syndicated loans on the power plant project of 10,000 MW Fast Track Program author can be said Bank DKI as arranger and agent have to apply to both these things from the legal relationships arising between the parties has been regulated under the Credit Agreement Syndication No. 61 and 62. Creditor's liability in syndicated loans according to the authors in general have been arranged in accordance seen clause Syndicated Loan Agreement. The application of the principle of prudential banking on syndicated loans in the power plant project The Fast Track program of 10,000 MW has been applied properly.

Kata Kunci : Konstruksi hukum, kewajiban kreditur sindikasi, prinsip kehati-hatian perbankan